Top News :
    6f2685a723d5dd228092da7913ae853e

    Ketum FPI: Kiai Ma’ruf Bijak, Kedepankan Fikih Dakwah


    Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ustadz Shabri Lubis dan Wakil Ketua Umum FPI, Ustadz Ja’far Shodiq, bersilaturrahmi ke Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI, di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore, 11 April 2018, sekitar pukul 15.00. Kiai Ma’ruf didampingi Wakil Ketua Umum MUI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua MUI Bidang Infokom, H. Masduki Baidlowi, dan Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Ph.D.
    Banyak hal yang didiskusikan berkenaan dengan masalah kemasyarakat dan persatuan umat. Di antara diskusi yang cukup hangat adalah pertanyaan Ustadz Shabri Lubis tentang sikap MUI terhadap puisi Ibu Indonesia yang dibacakan Sukmawati Soekarno. Kiai Ma’ruf menjelaskan, MUI secara institusi belum mengeluarkan sikap resmi.
    Namun berkenaan dengan harapan Ketum MUI agar umat menerima permintaan maaf yang disampaikan Sukmawati dengan datang ke MUI, adalah bentuk bimbingan bagi orang yang tidak mengerti syari’at dah mengakui kesalahannya. Dalam hal, Kiai Ma’ruf mendahulukan fikih dakwah daripada fikih ahkam.
    “Saya memaafkan Sukmawati itu untuk membimbingnya, karena ia telah mengakui tak mengerti syariah dan meminta maaf kepada umat Islam. Saya hanya berharap tidak dituntut, tapi tak berarti melarang apalagi menghalangi orang yang mau menuntut secara hukum,” kata Kiai Ma’ruf
    Berkenaan tuntutan hukum, Kiai Ma’ruf hanya berharap, dan sama sekali tidak melarang, apalagi menghalangi siapapun yang mau menuntut secara hukum. Sebab, wilayah hukum adalah hak seluruh warga negara dan kewenangan penegak hukum.
    Jawaban Kiai Ma’ruf ini melegakan Ustadz Shabri Lubis. Bahwa Kiai Ma’ruf bijak dalam menyikapi masalah dugaan penistaan agama dalam puisi Ibu Indonesia. Sebab Kiai Ma’ruf mendahulukan fikih dakwah dalam menyikapi orang yang tidak mengerti syariah tanpa menghalangi orang lain yang mau menuntut secara hukum.
    “Kiai Ma’ruf sangat bijak ketika memaafkan Sukmawati dengan menggunakan pendekatan fikih dakwah, sembari beliau mengakomodir orang yang mau nahi mungkar dengan menuntutnya secara hukum,” kata Ustadz Shabri
    Tentang persatuan umat, Kiai Ma’ruf dan ustadz Shabri Lubis sepakat untuk membangun saling sepahaman, bahwa dalam berjuang dan membangun dakwah harus bagi tugas dan tidak boleh saling menafikan. Apapun yang sekiranya disalah pahami, sebaiknya dilakukan tabayyun dan musyawarah.
    Ini penting sebagai sikap umat Islam. Apalagi di zaman semarak medsos, harus hati-hati dan bijak menanggapi segala isu yang berkembang. Umat Islam perlu menguatkan diri dari berbagai serangan yang mengadu domba sehingga disibukkan dengan masalah perpecahan internal umat Islam.
    FPI, kata Ustadz Shabri, siap mendukung kebijakan MUI, terutama dalam melakukan nahi munkar dan menggalang persatuan umat Islam di Indonesia. (sumber: FBCN)

    Perkokoh Konsensus Pendiri Bangsa, Pimpinan Dua Ormas Islam terbesar di Indonesia lakukan Silaturahmi


    Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.
     
    Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) sebagai bagian dari organisasi umat beragama hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsilisasi atau perdamaian kemanusiaan.
     
    Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan:
     
    Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai perstuan dan kesatuan bangsa.
     
    Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlakul karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
     
    Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengaguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.
     
    Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehiduapan kemasyarakatan dan keberagamaan di tengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berkahlakul karimah.
     
    Kelima, memasuki tahun 2018, di mana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai tahun politik maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beranekaragam. Karena demokrasi tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama.
     
    Jakarta, 23 Maret 2018/5 Rajab 1439 H
     
     
    والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     
     
     

    Prof. Dr. KH. Said Aqil  Siroj, MA. ​​
    Ketua Umum PBNU

    Dr. H. Haedar Nashir
    Ketua Umum PP Muhammadiyah

    Seminar Internasional Haul ke-1 KH. Hasyim Muzadi: Tantangan Islam Moderat Menghadapi Perubahan Politik Global


    International Conference of Islamic Schoars (ICIS) kembali menggelar halaqoh/seminar internasional dengan tema Tantangan Islam Mederat Menghadapi Perubahan Politik Global”. Seminar ini terlaksana atas kerjasama antara ICIS dengan Badan Nasional Pemberantasan Teorisme (BNPT).

    Tema tentang moderasi dan islam rahmatan lil alamin merupakan simbol perjuangan almarhum Kiai Hasyim Muzadi untuk mengaplikasikan nilai-nilai islam yang ramah dan toleran. Dibalik kelembutan Islam juga ada sisi penegakan keadilan. Sehingga jika nilai-nilai kemanusian diabaikan dan kedzaliman menghiasi setiap sisi kehidupan, maka  Islam rahmatan lil alamin harus tampil menegakkan kembali nilai keadilan baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional.

    Dengan pertimbangan inilah maka tema diatas kita angkat untuk mengenang kembali perjuangan Kiai Hasyim yang tidak pernah lelah menyuarakan Islam Moderat dan Islam rahmatan lil alamin diatas panggung politik nasional dan global, papar Panitia penyelenggara kepada pers.

    Hadir dalam seminara ini pembicara dari dalam negeri dan luar negeri yaitu Syeikh Ibrahim Mushtofa Al Buraidi, Sekjen :Liga Ulama Lebanon,   Syeikh yahya Hesein Al Gibris, juru bicara liga ulama Lebanon, Febrian Ruddyard, Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu RI dan Brigjen Pol. Hamli M.E., Direktur Pencegahan BNPT.

    Seminar internasional diselenggarakan di Auditorium lantai 3 Sekolah Tinggi  Kulliyatul Qur’an (STKQ) pesantren Alhikam Depok pada tanggal 24 Maret 2018 mulai pukul 09.00-12.00 WIB.
     

    HIKMAH

    ARABIC

    Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
    Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
    RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
    Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News