Top News :
    6f2685a723d5dd228092da7913ae853e

    NU, MUI, dan Muhammadiyah Kritik Rencana Tarawih Pemprov DKI di Monas


    Jakarta - Pemprov DKI berencana menggelar salat tarawih akbar di Monas 26 Mei mendatang. 3 Ormas Islam, yaitu MUI, Muhammadiyah, dan PBNU mengkritik rencana itu.

    Rencananya, tarawih akbar yang digagas Pemprov DKI akan dihadiri Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Tarawih akbar tersebut, kata Sandiaga sudah dikonsultasikan dengan ulama.

    "Kan sudah sering juga dipakai untuk maulid, sudah sering juga dipakai untuk istigasah, jadi kita tentukan sama-sama," kata Sandiaga kepada wartawan usai meresmikan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jalan Sunter Baru, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018).


    Namun ada kritik untuk rencana itu. Awalnya kritik datang dari Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis.

    "Saya berharap pemprov DKI mengurungkan niat tarawih di Monas. Cukuplah seperti maulid dan syiar keagamaan aja yang di lapangan. Tapi salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya. Ayo pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat," kata Cholil dalam pernyataan tertulisnya.

    Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti.Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Foto: Abdul Mu'ti (Ari Saputra/detikcom)

    Muhammadiyah mempertanyakan rencana salat tarawih itu. Salat tarawih di Monas dikhawatirkan menimbulkan kesan politis.

    "Salat tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis. Dalam konteks luas dan jangka panjang, bisa menjadi preseden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada detikcom, Sabtu (19/5/2018) malam.

    Senada dengan MUI dan Muhammadiyah, PBNU menyarankan agar salat tarawih itu tak digelar di Monas. Lebih baik rencana itu dipindah ke Masjid Istiqlal.

    "Jangan tinggalkan masjid dan berusaha mensyiarkan Islam di tempat lain. Mari kita makmurkan masjid dengan cara terhormat. Termasuk untuk salat tarawih," ujar Ketua Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas kepada wartawan, Minggu (20/5/2018).

    Robikin Emhas.Robikin Emhas. Foto: Robikin Emhas (Ari Saputra/detikcom)

    Ketum MUI Ma'ruf Amin juga menyarankan agar rencana salat tarawih itu dipindah ke Istiqlal. Ma'ruf mengatakan saran pemindahan itu bertujuan menghindari polemik.

    "Ya di Istiqlal saja, saya pikir anu lah, biar tidak menimbulkan masalah, konflik," kata Ma'ruf kepada detikcom, Minggu (20/5/2018).

    Polisi juga ternyata belum menerima surat pemberitahuan soal rencana salat tersebut. "Belum ada surat pemberitahuan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (20/5/2018).

    Akankah rencana salat tarawih akbar itu pindah tempat?

    sumber: detik.com

    Pemerintah Tak Boleh Diam Masjid BUMN dan Kementrian Jadi Sumber Radikalisme


    Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.
    Masjid-masjid yang terpapar virus intoleransi itu antara lain di beberapa instansi dan lembaga kementerian sampai BUMN.
    Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
    “Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme,” kata Nuruzzaman melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (17/5).
    Tak hanya masjid di instansi pemerintah, Ansor juga menengarai virus intoleran terpapar di masjid di sejumlah kampus negeri.
    “Termasuk juga masjid di kepolisian. Bahkan, banyak anggota polisi yang sudah tertarik dengan ideologi Islam transnasional,” kata Nuruzzaman.
    Nuruzzaman tak memaparkan basis data terkait pernyataannya soal masjid-masjid itu. Namun dia mendesak pemerintah untuk segera membersihkan virus intoleransi di sejumlah instansi pemerintah itu, termasuk di kampus-kampus.
    Kalau pemerintah menutup mata, maka selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang peperangan
    – Komandan Densus 99 Banser M Nuruzzaman
    Dia menyebutkan mayoritas masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
    Menurut dia, intoleransi adalah bibit dari radikalisme dan terorisme yang harus dikikis untuk mengamankan negara dari ancaman terorisme.
    “Yang juga perlu diwaspadai adalah banyak birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terpapar dengan paham dan ideologi intoleran dan radikal. Para ASN bisa kita amati di media sosial, banyak yang tidak percaya terhadap aksi teroris di beberapa tempat belakangan ini,” kata Nuruzzaman.
    “Kalau pemerintah menutup mata, maka selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang peperangan. Maka harus serius kalau mau menangani terorisme mulai dari hulu atau akarnya sampai hilir,” ujar dia.
    Nuruzzaman berkata pemerintah juga harus melakukan mitigasi dengan cara mendorong pengesahan revisi UU Antiterorisme.

    NU Temui Wapres Amerika Sampaikan Komitmen Penolakan Radikalisme


    Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, menyusul aksi terorisme bertubi-tubi di dua daerah penting di Jawa Timur. 

    Aksi bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga terjadi pada Ahad (13/5) di tiga gereja di Kota Surabaya. Bom lalu meledak lagi di Rusunawa Wonocolo, Kabupaten Sidoarjo di jam yang berbeda. Senin (14/5) pagi, Mapolrestabes Surabaya diserang bom kendaraan dan menyebabkan seorang anggota kepolisian menjadi korban.

    The Christian Post melansir, pertemuan di Gedung Putih pada Kamis Sore itu merupakan bentuk solidaritas serta penegasan komitmen kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Dialog berkisar soal promosi perdamaian dan komitmen bersama memerangi ekstremisme. 

    Perjumpaan dua tokoh ini berlangsung setelah berbagai kutukan dan kecemasan terjadi di berbagai tempat, termasuk negara-negara luar. Inggris, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat bahkan mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warganya yang berada di Indonesia.

    "Luar biasa menyaksikan wakil presiden Amerika Serikat dan pemimpin organisasi Muslim terbesar di dunia yang berkeinginan kuat mempromosikan kebebasan beragama dan memerangi ekstremisme," kata Johnnie Moore, eksekutif komunikasi evangelis dan advokat kebebasan beragama internasional, yang terlibat dalam pertemuan tersebut.

    Moore menambahkan, Mike Pence dan Yahya mengakhiri pertemuan dengan kesepakatan penuh tentang pentingnya melindungi minoritas dan melawan berbagai bentuk ekstremisme yang mengatasnamakan agama.

    "Ini (NU) bukan organisasi yang dipimpin oleh umat Muslim awam. Ini organisasi pemimpin bersejarah di dunia selama beberapa generasi dalam mempromosikan Islam toleran yang sepenuhnya berpadu dengan nilai-nilai kebebasan beragama serta koeksistensi damai dan mencintai sesama," lanjutnya.

    Setelah pertemuan itu, Pence mempublikasikan foto dirinya dan pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di Twitter seraya memujinya atas upaya Nahdlatul Ulama.

    "Upaya mereka menentang Islam radikal sangat penting di Indonesia—di mana kami menyaksikan serangan keji terhadap orang Kristen," tulis Pence. "@POTUS, admin Trump berdiri bersama NU dalam perjuangannya untuk kebebasan beragama dan memerangi terorisme." sumber: NU Online (Red: Mahbib)
     

    HIKMAH

    ARABIC

    Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
    Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
    RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
    Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News