Top News :
    6f2685a723d5dd228092da7913ae853e

    300 Kader NU Perguruan Tinggi Indonesia dan Malaysia Hadiri Munas KMNU IV di Bogor



    Bogor, Sekitar 300 kader KMNU dari 24 perguruan tinggi negeri di Indonesia dan Malaysia siap meramaikan acara musyawarah nasional KMNU ke-4  pada 19-21 Januari 2018 di Bogor dengan tema “Menjadi Garda Terdepan menuju Generasi Milenial yang Berdedikasi Tinggi dalam Keaswajaan dengan Mempertahankan Tradisi dan Kebhinekaan”.


    Ketua tanfidziyah PBNU bapak Prof. Dr.  K.H. Said Aqil Siradj dan rektor IPB bapak Dr. Arif Satria, SP, M.Si dijadwalkan akan hadir dalam pembukaan musyawarah nasional ini. Pembukaan munas KMNU juga mengundang pimpinan pusat organisasi-organisasi kemahasiswaan islam lainnya.

    Pembukaan munas KMNU akan dilaksanakan di kampus Institut Pertanian Bogor. Usai pembukaan di kampus IPB, kegiatan munas akan dilaksanakan di pondok pesantren Al Umm dan Al Falak Pagentongan Bogor.

    Hamzah Alfarisi dari presidium nasional 1 KMNU 2017/2018 mengharapkan acara Munas KMNU ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahim, terpupuknya rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan terbentuknya ukhuwah yang kokoh antar KMNU di perguruan tinggi se-Indonesia dan malaysia. Selain itu kegiatan munas ini juga bisa dijadikan sebagai tempat merumuskan serta mendapatkan solusi permasalah dakwah yang dihadapi KMNU di Perguruan tinggi.
    Kholilurrahman dari ketua panitia munas KMNU ke -4 mengungkapkan rangkaian acara munas akan diisi dengan kegiatan evaluasi dan laporan pertanggung jawaban dari pengurus pusat KMNU 2017/2018, merumuskan sistem kaderisasi KMNU,  agenda pemilihan dan penetapan presidium nasional KMNU, forum alumni  dan pembina KMNU, serta seminar nasional.
    Antusiasme para kader KMNU dalam mengikuti Munas KMNU sangat tinggi . “Kami selaku  panitia akan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik guna menyambut  kader-kader tebaik dari masing-masing delegasi KMNU Perguruan tinggi,” ujar Kholilurrahman.
    Karimatul Shofia Irsyad, koordinator acara, menambahkan, seminar nasional dengan tema “Islam, ekonomi dan kebangsaan”   akan dihadiri oleh kepala pelaksana UKP-PIP bapak Yudi latief dan wakil ketua umum PBNU bapak  Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc
    (Irfan Sofyan)

    MUI dorong Pemerintah penuhi Hak sipil Kelompok Penghayat Kepercayaan



    Ketua bidang Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Basri Bermanda mengatakan, pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara tidak boleh berbeda, termasuk bagi warga penghayat kepercayaan.
    Menurut Basri, pemenuhan hak sipil merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah.
    "MUI sepakat bahwa pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Basri, saat memberikan keterangan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
    Terkait hal tersebut, MUI mendorong pemerintah memenuhi hak sipil kelompok penghayat kepercayaan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman kolom kepercayaan di KTP elektronik (e-KTP).
    Baca juga: MUI Usulkan e-KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan
    Pemerintah, lanjut Basri, harus segera merealisasikan putusan MK terhadap warga penghayat kepercayaan.
    Ia menekankan, hak memiliki kartu identitas juga dimiliki oleh kelompok penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
    "Pembuatan KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan tersebut hendaknya dapat segera direalisasikan untuk memenuhi hak warga negara yang masuk kategori penghayat kepercayaan," kata Basri.
    "MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Basri.
    MUI juga mengusulkan kepada pemerintah agar membuat e-KTP khusus bagi warga penghayat kepercayaan. Pada e-KTP tersebut dicantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama.
    Sementara, untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai KTP elektronik, tidak ada perubahan atau penggantian KTP elektronik sama sekali.
    "MUI mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan diberikan KTP-elektronik yang mencantumkan kolom kepercayaan tanpa ada kolom agama," ujar Basri.

    Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara nomor 97/PPU-XIV/2016, status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.
    Menurut Basri, pembuatan KTP elektronik untuk warga penghayat kepercayaan dengan kolom khusus adalah solusi terbaik dalam melaksanakan putusan MK.
    Sebab, MUI memandang agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda.
    "Pembuatan KTP elektronik untuk warga penghayat kepercayaan dengan kolom khusus adalah solusi terbaik bagi bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Putusan MK secara arif dan bijaksana," papar Basri.
    Meski demikian, Basri menyayangkan putusan MK yang dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat Islam Indonesia.
    Basri berpendapat putusan tersebut telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.
    "MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan dan politik yang selama ini sudah berjalan dengan baik," ucapnya.
    sumber: kompas.com

    KH Afifudin Muhajir: Politisasi Agama itu Haram

    Tahun 2018 dan 2019 adalah dua tahun yang penuh dengan hajat politik besar bangsa dan negara Indonesia yakni pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum serta pemilihan Presiden tahun 2019. 

    Menghadapi dua rangkaian hajat politik bangsa dan negara kita, menjadi urgen dan penting kita sebagai muslim Indonesia membaca kembali dan menyegarkan pemahaman kita atas pijakan dan dasar tindakan kita dalam menentukan dan melaksanakan hak politik kita sebagai warga negara.

    Islam banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang asy-syura (permusyawaratan), al-‘adalah (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-hurriyyah (kebebasan). Oleh karena itu, teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip maqashid asy-syari’ah. Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelenggaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

    KH Afiduin Muhajir salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur dalam bukunya 'Fiqih Tata Negara' membahas hubungan Islam dan negara. Melalui perspektif fiqh yang mendalam dengan tetap mempertimbangkan realitas Indonesia sebagai negara Pancasila, buku ini berusaha menjembatani hubungan antara Islam dan negara.

    Dalam fiqih siyasah (politik) dikenal istilah bai'at, istilah ini memiliki kesamaan  makna dengan istilah 'kontrak sosial' (التعاقد الاجتماعي)" yakni kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin bahwa pemimpin terpilih berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang mengacu pada kemaslahatan seluruh rakyatnya, dan rakyat berkomitmen untuk selalu menaati semua kebijakan pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.

    Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud rakyat dalam kontek ini adalah seluruh rakyat yamg ada di wilayah kekuasaan sang pemimpin, bukan hanya rakyat yang menjadi pendukungnya dalam proses pemilihan (pilpres atau pilkada). Pemimpin tidak boleh membuat kebijakan diskriminatif antara yang mendukung dan yang tidak mendukungnya. Kebijakan diskriminatif adalah salah satu bentuk kezaliman sebagai kebalikan dari keadilan. pertanggungjawabannya akan sangat berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.(mks)

     

    HIKMAH

    ARABIC

    Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
    Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
    RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
    Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News