BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Monday, October 27, 2014

Fatwa Ulama Mengenai Hukum BPJS Kesehatan

Muslimedianews.com ~ Hukum BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) KESEHATAN Berdasarkan fatwa mufti Madinah Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan Rabithah Alawiyah Jawa Timur dengan koordinator Al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf

A. HUKUM KEBERADAAN BPJS KESEHATAN

1. DIBENARKAN menurut syari'at, bila dibentuk oleh Pemerintah semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan ( Asuransi Ta'awuni / Ijtima'i )

2. TIDAK DIBENARKAN menurut syari'at, bila dibentuk oleh Pemerintah atas dasar mendapatkan keuntungan (lahan bisnis) karena termasuk Qimar ( Judi )

B. HUKUM MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN

1. BOLEH, sebagaimana point pertama di atas dengan ketentuan dalam pembayarannya dilandasi SUKARELA dan BERDERMA (tabarru') meskipun ia akan mendapatkan bantuan pengobatan jika sakit.

2. TIDAK SAH dan HARAM, bila pembayarannya tidak dilandasi sukarela dan berderma melainkan semata-mata untuk mendapatkan imbalan berupa biaya pengobatan pada saat membutuhkan karena termasuk Qimar ( Judi ). Sebab uang yang diserahkan tetap menjadi miliknya. Oleh karena itu wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishob dan haul serta menjadi hak ahli waris jika ia meninggal dunia.

3. TIDAK SAH sebagaimana point kedua diatas (lahan bisnis) dan HARAM hukumnya karena termasuk ikut serta dalam perjudian walaupun dengan maksud berderma ( tabarru' )

C. KESIMPULAN

Hukum BPJS KESEHATAN & Hukum menjadi peserta BPJS KESEHATAN menjadi HALAL dan SAH dengan persyaratan sebagai berikut :

"Pemerintah di dalam membentuk BPJS Kesehatan harus ATAS DASAR SOSIAL ( bukan untuk tujuan bisnis ) dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan berlandaskan semata-mata untuk berderma ( tabarru' ).

Fatwa atas rekomendasi :
1. Al Habib Zein bin Ibrahim bin Smith, mufti Madinah Saudi Arabia
2. Al Habib Abubakar bin Muhammad Bilfaqih, ulama dan penagajr Rubath Tarim Hadhromaut, Yaman
3. Syaikh Dr. Ahmad bin Abdul Aziz Al Haddad, Ketua Majelis Ifta Dubai Uni Emirat Arab )

Mengetahui,
Pembina Rabithah Alawiyah Jawa Timur

Ttd
Al Habib Husin bin Abdullah Assegaf

Koordinator Wilayah Jawa Timur
Ttd


Al Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf

Pasuruan, 23 Dzulhijjah 1435 H / 18 Oktober 2014 M

« PREV
NEXT »

5 comments

  1. Ko' Orang lain yang respon... mengapa bukan LBM NU atau sebangsanya... ya... paling tidak MUI gitulah....!

    ReplyDelete
  2. Ican A. Irsansyah28 October 2014 at 18:42

    Yg mengetahui keadaan negara adalah mufti setempat...bermukim di negara tsbt... fatwa yg dikeluarkan oleh mufti negara tsbt mengetahu ihwal ahwal keadaan negaranya, keadaan di negara di saudi berbeda dgn dinegara indonesia,begitupula di rusia maupun di amerika,ini baru masalah BPJS bagamana dgn yg msh pegang ATM dan yg punya tabungan, sdgkan menempel sdikit saja dgn riba maka fiqih sgt amat jelas maka akan terkena riba dan maka seluruh amal agama nya tdk akan naik ke AllahSWT, maka hal ini tdk bisa terjadi di indonesia,di amerika,maka hrs diputuskan pleh mufti dinegara tsbt bkn dr mufti di arab saudi
    Ini terlalu berlebehinan yg membuat berita ini, apa baru tau ttg agama atau baru lulus dr madinah.....

    ReplyDelete
  3. sudah sangat jelas bhw pemerintah membuat program BPJS untuk menggalang sumber dana dari rakyat (point 1 .. keuntungan ) .. spt asuransi lainya bahkan pemerintah dapat mewajibkan kdp rakyat .. jd sifatnya bukan sukarela/berderma lagi .. krn harus ikut dan nilai nya ditentukan ..
    hal yg sangat umum bagi warga yg ikut BPJS hampir semua berniat mendapatkan biaya kesehatan gratis .. sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada yg punya maksud berderma (poin 2) ..
    jadi bisa dikatakan bhw BPJS ini lebih besar ke arah haram nya (poin 2 di A dan B) daripada halal ..

    ReplyDelete
  4. Apapun yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an, itu tidak ada tawar menawar karena itu hukum Allah. Hukum Al-Qur'an berlaku sama dimanapun dimuka bumi baik di arab saudi maupun di indonesia, ataupun di kutub utara dan selatan. Asuransi yang sesuai hukum Muamalah Islam adalah takafuli (tolong-menolong) dan sistem bagi hasil (mudharabah). Jika Asuransi BPJS tidak berdasarkan prinsip takaful dan mudharabah maka hukumnya haram. Dalam prinsip mudharabah keuntungan investasi harus dibagi dengan nasabah. dan Investasi tidak boleh mengandung unsur Riba.
    Al-Qur'an bukan diturunkan untuk orang Arab saja tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada perbedaan hukum Al-Qur'an bagi orang arab maupun orang muslim Indonesia.

    ReplyDelete
  5. http://harianaceh.co.id/2015/01/07/terkait-soal-bpjsnu-ditanya-riba-atau-bukan/

    http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,58443-lang,id-c,nasional-t,Pekan+Ini+Bahtsul+Masail+Pra+Muktamar+NU+Bahas+BPJS+dan+Antrean+Haji-.phpx

    ReplyDelete