Top News :
Home » , » Ketika HTI Berbicara Mengenai Islam Nusantara (Part 2)

Ketika HTI Berbicara Mengenai Islam Nusantara (Part 2)

Posted on Wednesday, 14 October 2015 | garis 00:09


Ketika HTI Berbicara Mengenai Islam Nusantara (Part 2)

Oleh: Muhammad Hasanie Mubarok1

Baca Tulisan sebelumnya:  http://www.muslimedianews.com/2015/08/ketika-hti-berbicara-mengenai-islam.html.

Lagi-lagi terma Islam Nusantara mencuri perhatian publik. Dalam beberapa perhatian yang penulis temukan setidaknya terminologi ini mengundang banyak tulisan dan diskusi pro kontra di berbagai kalangan. pada tulisan kali ini penulis tidak akan mengurai makna Islam Nusantara dari akarnya. Seperti pada tulisan sebelumnya, artikel ringan kali ini penulis akan mengurai makna Islam Nusantara dengan menjadikan kritik ideologis yang di berikan oleh Dr. Kusman Sadik (Dewan Lajnah Intelektual Hizb at-Tahrir) terhadap terma ini. Namun, ada perbedaan nuansa pada tulisan kali ini dari pada satu seri sebelumnya, sebisa mungkin penulis mencoba mengedepankan sisi akademik mutahir guna menampakkan aksentuasi ilmiah yang lebih dapat di pertanggung jawabkan dan di diskusikan dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari berbagai masukan yang penulis terima dari rekan-rekan senior yang sudi memberikan koreksi dan telaah demi progresifitas yang lebih baik.

Pada tulisan lalu, penulis mencoba mengurai benang kusut yang teruntai antara Prof. Komaruddin Hidayat yang melayangkan argumentasi tentang Islam Nusantara di dalam Harian Sindo. Pada selanjutnya argumentasi itu menuai kritik tajam dari Dr. Kusman Sadik. Di sela-sela dinamika itu penulis mengahadirkan tulisan pertama lalu sebagai kilas balik atau argumentasi yang mencoba meluruskan pemahaman yang di kembangkan oleh Dr. Kusman Sadik. Demikian pula pada beberapa baris tulisan di bawah ini, penulis mencoba mengangkat kepermukaan kritik Ketua Dewan Lajnah Intelektual HTI terhadap argumentasi Islam Nusantara yang di berikan oleh Prof. Oman Fathurrahman guru besar Filologi Islam.

Kita mulai dengan argumentasi Prof. Oman yang di kemukakan pada acara pra-Muktamar NU ke-33 di Sulawesi Selatan. (rabu, 22/04) lalu. Beliau mengungkapkan :
“Islam Nusantara itu adalah Islam yang empirik dan distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan dan vernekulasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan sastra di Indonesia”
Kemudian selanjutnya sanggahan di berikan oleh Dr. Kusman Sadik dengan media dakwah politik mereka yaitu al-Wa’ie edisi 1-31 juli-15. Dia menulis :
“argumentasi Oman tersebut tidak sesuai dengan realita. Faktanya, di dalam Islam, sesuatu yang bersifat normatif tidak terpisah dengan empiriknya. Misalnya, secara normatif setiap muslim harus taat kepada Allah SWT secara totalitas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara empirik supaya sifat normatif ini bisa diimplemetasikan, yaitu melalui penegakan institusi penegakan Daulah Islamiyah di Madinah untuk menerapkan Syariah Islam secara kaffah”
Selanjutnya dari sanggahan Dr. Kusman Sadik
“Artinya, agar setiap Muslim bisa taat kepada Allah SWT secara totalitas maka syariah Islam harus diterapkan secara kaaffah. Untuk menerapkan syariah secara kaaffah diperlukan institusi negara. Alasannya, banyak hukum syariah yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya negara, misalnya sistem peradilan Islam, sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem politik luar negeri, dan sebagainya. Karena itu sesuatu yang normatif dalam Islam (fikrah/konseptual) tidak terpisah dengan empiriknya yaitu metode (thariqah) untuk menerapkan fikrah/konsep tersebut”
Dari dialektika literal antara Prof. Oman dan Dr. Kusman Sadik diatas, secara sederhana dapat penulis petik setidaknya dua poin penting untuk di beri penjelasan. Pertama tentang konsep sesuatu yang empirik dan tidak terlepas dari normatifnya. Kedua tentang konsep penegekan khilafah Islamiyah. Dalam baris berikutnya, penulis akan membicarakan kedua poin ini dengan bantuan referensi standard.

A. Nilai empirik dan normatif

Pada dua poin sanggahan diatas, Dr. Kusman Sadik mengatakan “argumentasi Oman tersebut tidak sesuai dengan realita. Faktanya, di dalam Islam, sesuatu yang bersifat normatif tidak terpisah dengan empiriknya. Misalnya, secara normatif setiap muslim harus taat kepada Allah SWT secara totalitas. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara empirik supaya sifat normatif ini bisa diimplemetasikan, yaitu melalui penegakan institusi penegakan Daulah Islamiyah di Madinah untuk menerapkan Syariah Islam secara kaffah”.

Poin dari pada sanggahan ini adalah sesuatu yang empirik di dalam Islam menurut Dr. Kusman Sadik tidak pernah terpisah dengan sesuatu yang normatif. Dalam artian segela sesuatu yang ada di dalam Islam tidak pernah tidak berlandaskan pada sebuah postulat yang mengikat dan otoritatif. Dia memberikan contoh tentang kewajiban taat kepada Allah secara empirik, dan hal itu merupakan manifestasi dari nilai normatif yang sudah di tetapkan. Pada poin ini tentu saja tidak ada salahnya, bila ketaatan kepada Allah merupakan manifestasi dari kerangka nilai normatif yang bersifat final. Namun, disini permasalahan yang timbul kemudian adalah tataran kaifiyah atau sistem epistemologi operasional dalam rangka memahami kerangka nilai normatif yang sudah ada. Apakah segala sesuatu yang di jelaskan secara normatif juga turut menjelaskan secara eksplisit sistem epistemologi operasional dalam upaya aplikasi nilai tersebut ?. tentu saja jawabannya tidak. tidak semua nilai normatif turut serta menjelaskan sistem operasional aplikatif secara eksplisit. Inilah sebenarnya interpretasi logis dari argumentasi Prof. Oman diatas. Karna tidak semua nilai normatif yang ada di dalam Islam bersifat dogmatis dan komplek. melainkan semua mesti di telaah ulang seiring kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Contoh yang paling riil adalah tumbuh kembangnya perbedaan dari pada eksistensi madzhab dalam bidang teologi, fiqh dan sebagainya. Keberadaan madzhab dalam Islam ini adalah sebuah konsekuensi logis yang merupakan implikasi realistis dari perbedaan cara pandang setiap ulama terhadap sebuah nilai normatif. Maka tidaklah berlebihan kalau pemahaman terhadap sebuah ajaran yang terkandung di dalam Islam bersifat multiinterpretatif.2 Boleh saja Dr. Kusman Sadik memberikan contoh tentang wajibnya taat kepada Allah sebagai sebuah implikasi empirik dari nilai normatif yang tegas. Namun tentu saja cakupan terma taat berikut segala serba-serbi yang menyertai kategori ini banyak sekali. Karna implikasi dari ketaatan kepada nilai normatif itu masih dapat di tafsirkan dengan banyak perspektif. Bisa saja merupakan manifestasi dari taat di tafsirkan hanya pada serangkain ritual liturgis, atau hal-hal lain yang masih terkait. Jadi jelas, nilai normatif yang ada di dalam Islam terpisah dari empiriknya. Dengan bahasa lain, nilai-nilai doktrinal yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Hadist memang bersifat final, namun dalam memahami kedua mashodir primer itu bersifat multiinterpretatif terutama dalam bidang muamalah dan dinamika sosial. Karna perkembangan peradaban mulai dari turunnya wahyu senantiasa berkembang seiring perkembangan budaya. Disinilah sebenarnya fleksibilitas sejarah al-Quran sehingga ia sangatlah layak bila di asumsikan al-Quran sholih li kulli azzaman wal makan. Karna tidak monotan dan bakunya al-Quran dalam membimbing manusia sehingga ia terus mampu menampakkan eksistensinya sepanjang waktu.
Fleksibilitas ini sangat tampak bila kita mulai melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai muamalah dan dinamika sosial, nyaris semua yang di paparkan adalah dasar-dasarnya bukan sistem operasionalnya yang sangat di mungkinkan berkembang.3

B. Khilafah Islamiyah.

Point ini adalah point kedua yang dapat penulis tarik dari argumentasi sanggahan Kusman Sadik atas statemen yang di keluarkan oleh Prof. Oman mengenai Islam Nusantara. Argumen ini berbunyi “Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara empirik supaya sifat normatif ini bisa diimplemetasikan, yaitu melalui penegakan institusi penegakan Daulah Islamiyah di Madinah untuk menerapkan Syariah Islam secara kaffah”. Argumen ini sangat kental dengan nuansa ideologis, subjektif dan literal sentris. Mungkin perlu tulisan khusus demi memberikan tanggapan memadai atas poin ini. Namun tulisan di bawah berikut sedikit akan memberikan tanggapan seputar Khilafah Islamiyah yang di koarkan oleh gerakan ini secara singkat dengan bantuan beberapa referensi mutakhir. Agar tidak terlalu panjang lebar, penulis hanya akan mengedepankan beberapa poin yang kiranya dapat di jadikan indikator atas penolakan banyak ulama dan pakar yang mempunyai kedalaman berfikir terhadap tawaran solusi yang oleh HTI di rekomendasikan ke panggung dunia Islam internasional.

1. Selayang pandang masalah Khilafah Islamiyah

Khilafah Islamiyah menurut Hizb at-Tahrir dan kelompok garis keras lainnya, adalah sebuah gerakan politik dengan orientasi internasional.4 NU sebagai ormas terbesar di Indonesia menyatakan dalam sebuah keputusan bahtsul masa’il bahwa ideologi dan diskursus Khilafah Islamiyah ini tidak mempunyai landasan teologis apapun baik di al-Quran maupun al-Hadist. Sekalipun di sematkan kata Islam di belakangnya.5 NU juga memberikan wewanti kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya warga NU agar mejauhi ideologi gerakan ini karna dapat memberi bahaya terhadap keutuhan NKRI.6

2. Kenapa wacana ini harus di tolak ?

Mungkin kita sedikit bertanya-tanya, mengapa sebuah paham yang tampaknya sangat agung karna balutan nilai Islami yang mereka gaungkan harus tertolak dan di tolak oleh para pakar dan ulama?. Hal ini tak lain, karna wacana yang mereka gulir-tawarkan adalah sebuah gerakan politik murni serta sekedar di poles dengan wajah Islami. Banyak sekali alasan yang dapat di kedepankan dalam rangka menyingkap isi bagian dalam yang ada di balik ideologi gerakan HTI. Telah terbit puluhan buku yang dengan gencar melakukan countering terhadap diskursus yang mereka tawarkan. Buku-buku itu mengulas kesalah pahaman kader HTI di dalam memahami sebuah teks keagamaan yang mereka jadikan sebagai landasan teologis pergerakan mereka. Disisi lain, subjektifitas yang di bumbui dengan bias ideologi ekstrem dalam meng-interpretasi teks mengakibatkan pemahaman yang sangat literlek dan sempit. Akibat dari pemahaman seperti ini, maka teks-teks al-Quran yang begitu rapi dan luas menjadi begitu kering makna dan sempit akibat terjadinya reduksi pemahaman. Dalam rangka memberikan jawaban pada pernyataan introgatif- mengapa orang Islam di Indonesia khususnya warga nahdhiyyin harus menolak paham ini-, penulis akan memberikan beberapa poin alasan yang di pecah sebagai berikut :

a. Akidah dan ajaran yang menyalahi maenstream umat Islam

HT atau yang lebih spesifik di Indonesia namanya adalah HTI, memiliki sebuah ajaran akidah yang di format oleh sang pendiri yaitu Taqiyuddin an-Nabhani. Ada banyak ajaran teologis yang di ajarkan oleh Taqiyuddin yang masih ada hingga saat ini dan dapat di akses lewat beberapa karya-karyanya. Diantara beberapa akidah dan ajaran yang di sampaikan oleh Taqiyuddin adalah masalah mengenai hal-hal yang cukup prinsipil dalam akidah umat Islam mayoritas. Salah satu dari ajaran Taqiyuddin yang menyalahi maenstream akidah umat Islam adalah sebagai berikut7 :

1. Tidak mempercayai Qodho’ dan Qodar.

Qodho’ dan Qadar adalah dua perkara berbeda yang masuk dalam kategori rukun iman yang keenam, serta di percayai secara menyeluruh oleh kaum muslim yang berideologi Ahl Sunnah wal Jama’ah. Dalam realitas Indonesia, yang terbilang kuat memegang ideologi ini adalah Nahdhatul Ulama. Pengikutnya adalah muslim mayoritas di negeri ini.

رأيان اثنان أحدهما حرية الاختيار وهو رأي المعتزلة والثاني الإجبار وهو رأي الجبرية وأهل السنة مع اختلاف بينهما بالتعابير والاحتيال على الالفاظ واستقر المسلمون على هذين الرأيين وحولوا عن رأي القرآن ورأي الحديث وما كان يفهمه الصحابة منهما الى المناقشة في اسم جديد هو القضاء والقدر. 8

Dalam tulisan di atas, Taqiyuddin mengatakan bahwa Ahl Sunnah wal Jama’ah telah berpaling dari ajaran al-Quran dan Hadist lantaran mereka percaya kepada Qodho dan Qodar berbeda dengan apa yang mereka pahami selama ini.

Taqiyuddin juga mengatakan, bahwa Qodho’ dan Qodar, adalah sebuah teologi yang di adopsi para teolog dari filsafat Yunani.

جملة القضاء والقدر التي وضعها المتكلمون اسما للمسمى الذي أخذوه عن فلاسفة اليونان، لم يسبق ان وضعت لهذا المعنى لا لغة ولا شرعا. 9

Di sini jelas sekali, bahwa teologi Hizbut Tahrir yang di bangun oleh Imam besarnya yakni Taqiyuddin an-Nabhani jelas berseberangan dengan teologi mayoritas dan di percayai secara prinsipil oleh ahl Sunnah wal Jama’ah.

Dalam hal ini, Taqiyuddin juga menampakaan kecondongannya terhadap teologi Mu’tazilah dalam hal af’alul ibad.

وهذه الأفعال (أي أفعال الانسان) لا دخل لها بالقضاء ولا دخل للقضاء بها، لأن الإنسان هو الذي قام بإرادته واختياره، وعلى ذلك فإن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت القضاء10

Teks di atas menjelaskan, bahwa perbuatan manusia sama sekali tidak masuk dalam perkara Qodho’. Sebab manusia berhak berbuat apa saja yang dia inginkan.

Kosntruksi teologis ini secara prinsip dan ajaran menyalahi apa yang selama ini telah di rumuskan oleh mutakallim ahlussunnah wal jama’ah. 

2. Mengingkari siksa Kubur

Dalam sebuah presentasi yang di sampaikan oleh Muhyiddin Abdusshomad, beliau menulis sebagai berikut : Pengingkaran Hizbut Tahrir terhadap adanya siksa kubur juga dijelaskan dalam buku al-Dausiyyah, kumpulan fatwa-fatwa Hizbut Tahrir ketika menjelaskan hadits yang menyebutkan tentang siksa kubur. Menurut buku tersebut, meyakini siksa kubur yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram, karena haditsnya berupa hadits ahad, akan tetapi boleh membenarkannya. Bahkan salah seorang tokoh Hizbut Tahrir, yaitu Syaikh Umar Bakri pernah mengatakan:

"Aku mendorong kalian untuk mempercayai adanya siksa kubur dan Imam Mahdi, namun barang siapa yang beriman kepada hal tersebut, maka ia berdosa." 11

Pemahaman dan konsep semacam ini jelas tidak sejalan dengan Aqidah umat mayortas yang sudah di rintis oleh para imam dan ulama-ulama sebelumnya. Imam ath-Thohawi di dalam kitabnya al-Aqidah ath-Thohawiyah menjelaskan sebagai berikut :

ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران .12

3. Mengingkari Ishmah para Nabi

Sudah menjadi sebuah kepercayaan yang mendalam di kalangan orang Sunni di berbagai belahan dunia, bahwa para Nabi adalah orang-orang terpilih sejak masih kecil hingga dewasa. Mereka di sucikan dari berbagai kehinaan dan perbuatan yang dapat membuat ia ternoda. Kalaupun ada, ia akan segera ,mendapat bimbingan dari Allah. Pandangan HT tentang konsep Ishmah yang ada pada Nabi berbeda dengan yang di pahami oleh mayoriyas Muslim di dunia. Bisa di lihat dari ajaran yang di keluarkan oleh syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

أن هذه العصمة (عن كل ما يسمى معصية) للأنبياء والرسل انما تكون بعد أن يصبح نبيا أو رسولا بالوحي إليه. أما قبل النبوة والرسالة فإنه يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر، لأن العصمة هي للنبوة والرسالة 13

Intinya, ke-ma’shum-an seorang Nabi itu di peroleh setelah ia di angkat menjadi Nabi. Dan sebelum diangkat, maka bisa saja berdosa dan melakukan perbuatan hina sebagaimana manusia. Pernyataan dan ajaran seperti ini, tentu saja menyalahi kepercayaan dan iman mayoritas muslim yang ada dunia. Yang masih mempercayai ke ma’shuman para Nabi sejak kecil hingga wafat. Dan masih banyak lagi macam-macam akidah kontroversial dan dan menyalahi kepercayaan khalayak umat muslim yang di percayai oleh Hizbuttahrir.

b. Subjektifitas berlebihan dalam memahami sebuah doktrin

Ini salah satu alasan, kenapa konsep khilafah Islamiyah yang mereka emban banyak sekali di tentang oleh ulama berbagai kalangan. Hal ini tak lain karna subjektifitas mereka dalam memahami sebuah doktrin. Semua landasan postulat yang mereka jadikan asas argumentasi dalam ideologi pergerakan mereka, nyaris semuanya menyelisihi pendapat ulama mu’tabaroh yang tentunya keilmuanya tidak dapat di pungkiri. interpretasi mereka terhadap sebuah teks keagamaan doktrinal sangat di pengaruhi oleh basis ideologi yang selama ini mengilhami pergerakannya. Al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam dalam setiap jengkal kehidupan, di pelintir oleh mereka dengan interpretasi yang sarat dengan nuansa ideolog-sentris, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang syariat Islam dan kepemerintahan.14 Bahkan mereka menolak sama sekali penafsiran al-Quran yang orientasi ijtihadnya lebih terbuka dan fresh – meminjam bahasanya prof. Amin. Mereka berpendapat bahwa memahami al-Quran harus di pahami sebagaimana al-Quran itu di turunkan pada zaman Rasulullah. Dalam artian mereka menolak keras interpretasi yang sifatnya kontekstual.15

Maka tak heran, kalau monopoli kebenaran hasil dari interpretasi mereka nyaris di tolak oleh berbagai ulama. Diantara yang menolak akidah dan pemahaman terhadap doktrin subjektif HT adalah kakek sang pendiri pergerakan ini. Yaitu Syekh Yusuf Bin Ismail an-Nabhani.16

c. Formalisasi Syariah, dalam berbagai sorotan

Tulisan ini di munculkan bukan dalam rangka memproklamirkan diri sebagai gagasan anti Islam. Disini apa yang ingin coba penulis tawarkan adalah pandangan objektif seputar problem gagasan yang pada dasarnya tidak ada landasan secara eksplisit di dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Kalaupun ada landasan yang coba mereka (HTI) kedepankan, murni merupakan hasil penafsiran dan pemahaman yang tidak di sepakati oleh para ulama. Ulama Islam sepakat bahwa formalisasi syariah adalah suatu yang bersifat ijtihadi.17 Hal ini bahkan masih berada di altar ikhtilaf. Hal ini bahkan di sebutkan dalam kitab yang notabene menjadi landasan ideologi mereka, yakni kitab Al-Ahkam as-Sulthoniyah. Dalam kitab karya imam Al-Mawardiy ini di sebutkan :

وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهَا هَلْ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ وَجَبَتْ بِالْعَقْلِ لِمَا فِي طِبَاعِ الْعُقَلَاءِ مِنْ التَّسْلِيمِ لِزَعِيمٍ يَمْنَعُهُمْ مِنْ التَّظَالُمِ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فِي التَّنَازُعِ وَالتَّخَاصُمِ18

Walaupun pada petikan selanjutnya imam Mawardiy lebih mengunggulkan pendapat yang mewajibkan formalisasi syariah. Namun, setidaknya hal ini dapat memberikan gambaran bahwa formalisasi syariah ini bukan suatu yang di tuntut agama dengan nash yang jelas dari al-Quran dan Hadist. Hal ini bahkan di sebutkan oleh imam Jamal al-Banna – saudara Hasan al-Banna- dalam salah satu kitabnya :

وتأكيده أن الرسول ليس إلا مبلغاً ومبشراً ونذيراً وليس له من مهمة، أو سلطة، إلا "البلاغ" وإن القرآن الكريم لم يستخدم تعبير "دولة" ولكن "أمة" ولم يستخدم تعبير حاكم أو ملك ولكن إمام وجعل الحكم أشبه بالقضاء، وأن الرسول نفسه لم يدع لنفسه ملكا – ولم يسير سيرة ملك أو حاكم، وأنه عندما خير اختار أن يكون عبداً نبياً، وليس ملكاً.19

Dalam penggalan di atas, jelas sekali bahwa daulah islamiyah bukanlah sebuah konsep yang di keluarkan oleh Rasul bahkan di kenal. Konsep in murni di keluarkan oleh gerakan-gerakan yang berkembangn pasca terjadinya krisis di dunia muslim. Bahkan di dalam al-Quran sebagaimana di jelaskan di atas tidak pernah menggunakan kata Daulah dalam konteks ini, al-Quran hanya menggunakan kata ummah. Dan menariknya, Rasulullah sendiri tidak pernah mentahbiskan dirinya sebagai seorang khilafah, sultan dan lain sebagainya.

Ala kulli haal, gerakan yang makin gencar ini memang telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan dan ulama. Bahkan tak terhitung berapa banyak buku dan kitab yang terbit serta memfokuskan diri dalam melakukan countering actif terhadap segala pemikiran yang mereka produksi. Mulai yang mengupas subjektifitas interpretasi mereka terhadap nash al-Quran dan Hadist, aqidah fiqhiyyah yang melenceng sampai bahaya formalisasi syariah yang di khawatirkan dapat memecah belahkan kerukunan dan kesatuan republik Indonesia.

Footnote:

1 Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Pontianak, Mengabdi di Pondok Pesantren Al-Jihad Pontianak serta aktif di PMII Komisariat IAIN Pontianak.

2 Lihat dalam disertasi Bachtiar Effendi yang di pertahankan dan di promosikan di Ohio State University USA. Islam dan Negara, transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia. ( yayasan Paramadina Jakarta 2011) hal : 12 

3 Lebih lanjut silahkan merujuk buku Prof. Harun Nasution “Islam Rasional-gagasan dan pemikiran”. (Penerbit Mizan-Bandung. 1995) hal ; 25. “Islam di tinjau dari berbagai aspeknya”. Dll.

4 Lihat Abdurrahman Wahid Dkk. Ilusi Negara Islam-ekspansi gerakan Islam trans-nasional di Indonesia-. (The Wahid institute, LibForAll Foundation, Ma’arif institute, gerakan Bhineka Tunggal Ika, PT. Desantara Utama Media- Jakarta) cet : 1 April 2009. Hal : 160 

5 baca lebih lanjut penolakan PBNU terhadap ideologi gerakan garis keras ekstrem dalam lampiran ke-2 buku Ilusi negara Islam yang di Tulis oleh KH. Abdurrahman Wahid Dkk. Hal ; 251. Disitu di lampirkan hasil keputusan bahtsul masa’il PBNU tentang penolakan khilafah dan formalisasi Syariah di Indonesia. Serta menyatakan bahwa khilafah Islamiyah adalah sebuah konsep fiqh yang masuk dalam ranah Ijtihadiyyat yang tentu saja profan (mutaghoyyirot) bukan masalah yang secara eksplisit maupun implisit ada di dalam al-Quran dan Hadist. Sudah selayaknya warga nahdhiyyin menjauhi pemahaman ekstrem dari gerakan trans-nasional ini. 

6 Ibid. Hal : 254

7 Lihat KH. Najih Maimoen. “penyimpangan HT, Jama’ah Tabligh, MTA, LDII dan Ma’had az-Zaitun”. (Toko Kitab al-Anwar 1- Ribath Darusshohihain-Sarang-Jawa tengah) 2013. Hal : 8 s/d 46. 

8 Lihat Taqiyuddin an-Nabhani “asy-Syakhsiyah al-Islamiyah”. ( Dar al-Ummah- Beirut-Lebanon) cetakan ke enam. Th : 2003. jilid : 1. Hal : 74 

9 Taqiyuddin an-Nabhani. Ibid. Op. cit 

10 Taqiyuddin an-Nabhani. Ibid. Op.cit hal : 91

11 Lihat Muhyiddin Abdusshomad. Selayang pandang Hizbut Tahrir. (tidak di terbitkan) 

12 Imam ath-Thohawi. Al-Aqidah ath-Thohawiyah. 

13 Taqiyuddin an-Nabhani. Ibid. Op, cit. Hal : 136

14 Lihat makalah M. Nurdin Zuhdi. “Kritik terhadap penafsiran al-Quran Hizbut Tahrir Indonesia”. (Ma’had Aly Wahid Hasyim- Jogjakarta) tth. Hal : 3 

15 M. Nurdin Zuhdi. Ibid. Op.cit. hal : 3 

16 Presentasi Gus Idrus Romli. “Hizbut Tahrir – ideologi dan ajaran”. Tidak di terbitkan 

17 Baca hasil keputusan bahtsul masa’il PBNU dalam lapiran kedua buku Ilusi Negara Islam (KH. Abdurrahman Wahid Dkk). 

18 Lihat imam al-Mawardiy. Al-Ahkam as-Sulthoniyah.

19 Lihat Syekh Jamal al-Banna. Al-Islam Dinun wa Ummah, Wa laisa dinun wa daulah. (tth) tidak di terbitkan Hal : 15.

Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News