Top News :
Home » , » Situs Wahabi Voa-Islam Dilaporkan ke Polisi karena Cemarkan Nama Gus Dur

Situs Wahabi Voa-Islam Dilaporkan ke Polisi karena Cemarkan Nama Gus Dur

Posted on Friday, 20 November 2015 | garis 05:57

Muslimedianews.com ~ Situs Wahhabi Voa-Islam dilaporkan kepada Polisi karena telah mencemarkan nama baik KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui beberapa tulisan didalam laman situsnya. Fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Gus Dur dilaporkan oleh Asep Hadian Permana SH, salah seorang warga Bandung, bersama teman-teman mewakili beberapa kelompok masyarakat sipil dari Jawa Barat

Berikut siaran pres yang diterima oleh redaksi:
***
Dengan ini menyampaikan siaran Pers kepada sahabat-sahabat redaktur media massa terkait dengan pelaporan kami ke Pihak Dewan Pers, Bareskrim Polri, Menkominfo dan Presiden Republik Indonsia terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh situs online https://www.voa-islam.com/. Dengan link http://www.voa-islam.com/read/opini/2015/11/09/40495/rizal-ramli-gus-dur-itu-wali-yang-kesepuluh/#sthash.FuZo1ttX.dpbs

Pada link berita tersebut (terlampir utuh di halaman selanjutnya) terdapat persoalan penghinaan, pelecehan, dan tulisan sara yang selain sangat menyakitkan kami, juga sangat melecehkan martabat bangsa secara umum.

Kami sangat berharap sahabat-sahabat di media massa untuk lebih peka dalam menyoroti permasalahan ini sebab situs www.voa-islam.com selama ini sudah kita ketahui sangat merusak citra media massa. Karena itu melalui surat ini, kami juga bermaksud menggalang solidaritas gerakan untuk permasalahan ini dalam rangka membersihkan citra pers Indonesia yang selama ini dirusak oleh situs-situs yang tidak memakai standar kerja kode etik jurnalistik.

Laporan untuk Bareskrim Polri, Dewan Pers, Menkominfo dan Persiden RI tersebut kami sertakan secara lengkap di sini.  Berikut ini laporan yang kami lakukan.

Melalui surat ini kami meminta kepada Dewan Pers untuk:
1)    Menindak situs Voa-Islam sesuai ketentuan kode etik jurnalistik yang berlaku.
2)    Memberikan masukan kepada kami dan juga kepada pihak terkait, yaitu Kepolisian, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Presiden Republik Indonesia, agar memberikan tindakan sesuai ketentuan dari masing-masing kewenangan terkait dengan isi secara keseluruhan dari situs www.voa-islam.com tersebut.

Terkait dengan laporan kepada Dewan Pers ini, pada saat ini kami juga melaporkan pengaduan ini kepada pihak Bareskrim Polri mengingat kemungkinan besar bahwa pihak Dewan Pers mengalami keterbatasan dalam menangani perkara ini karena yang kami lihat dari situs www.voa-Islam.com tersebut memang terdapat banyak sekali muatan-muatan yang bukan saja sudah jauh melenceng dari kode etik pers, melainkan juga melenceng dari koridor hukum/perundang-undangan.

Bahkan kami menyakini tindakan www.voa-islam.com nyata secara terbuka sengaja memancing kekeruhan di kalangan antar umat dan golongan terutama untuk memancing emosi massa Nahdlatul Ulama mengingat berita-berita pelecehan tentang KH. Abdurrahman Wahid tersebut dilakukan bukan untuk menyerang pribadi KH Abdurrahman Wahid mengingat beliau telah wafat. Dengan terus-menerus melakukan penghinaan terhadap KH Abdurrahman Wahid tersebut kami melihat tujuan www.voa-islam.com sengaja memancing persoalan di kalangan umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

-Tujuan pelaporan kami ke Dewan Pers dengan target supaya pihak Dewan Pers menjalankan fungsinya sampai tahap batas maksimal dalam mengurus kasus ini. Kami berharap pihak Dewan Pers bisa mengeluarkan jawaban/penilaian terkait dengan laporan ini dalam waktu 3 hari sejak kami sampaikan laporan ini.

-Tujuan pelaporan kami ke Pihak Bareskrim Polri supaya laporan ini ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan sesuai Undang-Undang/Peraturan hukum yang berlaku dalam waktu maksimal 3 hari setelah laporan ini kami sampaikan.

-Tujuan kami melaporan ke Menteri Komunikasi dan Informasi adalah dengan tujuan supaya pihak Kominfo segera memblokir situs www.voa-islam.com karena pihak Kementerian Kominfo sudah sangat mengetahui situs tersebut, dan situs-situs sejenis lainnya.

-Tujuan kami melaporkan ke pihak Presiden Republik Indonesia (Bapak Ir. Joko Widodo) adalah supaya pemerintah Republik Indonesia mengetahui permasalahan dan laporan ini sebagai bagian dari upaya baik masyarakat dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan atau tanpa surat edaran dari Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech sekalipun, pengaduan ini menurut kami sangat penting dilakukan agar tidak terjadi situasi yang memperkeruh keadaan antar ras, agama, dan golongan.

Adapun dengan Surat Edaran (SE) Kapolri yang diberlakukan tersebut, tentu menjadi bagian pertimbangan lain agar niatan baik pihak Kapolri maupun pemerintah yang sedang ingin menjalankan tugasnya. Sebab menurut kami, apa yang ditulis oleh www.voa-Islam.com baik secara keseluruhan maupun secara khusus merujuk pada fakta yang kami laporkan ini benar-benar terhubung dengan tujuan-tujuan Surat Edaran (SE) Kapolri sebagai berikut:

Merujuk Pada Nomor 2 huruf (f) SE disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Demikian laporan ini kami buat sebenar-benarnya dan kami siap mempertanggungjawabkan bukti-bukti ini sebagai data sahih.

Bandung 18 November 2015

Ibnu L' Rabassa


Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News