Top News :
Home » » Urgensitas Uang Kertas Versus Uang Dinar-Dirham

Urgensitas Uang Kertas Versus Uang Dinar-Dirham

Posted on Wednesday, 10 February 2016 | garis 00:15

Muslimedianews.com ~
Menyikapi hukum penggunaan uang kertas dan kedudukannya, paling tidak saya sudah menjumpai dua model pendapat yang kontras, yaitu:

1). Boleh dipakai dalam transaksi, dan disamakan dengan hukum emas, seperti digolongkan barang ribawi dan harta zakat.

Hukum model ini lahir dari hasil kajian para ulama, pakar "ekonomi" Islam dan akademisi syariah, terutama di lembaga kajian fikih internasional, dan lembaga fatwa. Karena itu, hukum seperti ini dianut oleh banyak ulama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Qaradhawi, Wahbah az-Zuhaily, Sa`id Ramadhan al-Buthy, Ali Ahmad as-Salus, dan lainnya.

Diantara alasan yang dipakai adalah, karena uang kertas sudah menggantikan posisi dan fungsi uang Dinar-Dirham (emas-perak) sebagai alat tukar di zaman dahulu, menjadi harta kekayaan yang disimpan, dan ditambah lagi masyarakat sudah bisa menerimanya secara sukarela.

Meskipun sama-sama berpandangan boleh memakai uang kertas, ternyata ada juga ulama yang berpendapat bahwa uang kertas tidak disamakan hukumnya dengan emas, sehingga tidak digolongkan kepada barang ribawi dan harta zakat. Pendapat ini dinilai hanya pendapat minoritas ulama kontemporer, seperti yang dilansir oleh (alm) DR. Wahbah.

Alasan mereka, uang kertas itu disamakan dengan "Fuluus" yang sudah ada pada zaman dahulu. Lantaran fuluus dahulunya tidak dianggap sama dengan emas dari segi hukum riba dan zakat, maka otomatis uang kertas juga seperti demikian.

Walhasil, walaupun kelompok ini berbeda pandangan tentang kedudukan uang kertas dalam zakat dan riba, namun yang jelas mereka tetap berpandangan bahwa uang kertas itu boleh digunakan dalam transaksi.

2). Haram menggunakan dalam transaksi, dan digolongkan riba dan barang ribawi.

Pendapat model seperti ini, baru saya dapatkan dari bapak Zaim Saidi dan kawan-kawannya. Saya belum menemukan itu dari pandangan ulama dunia, atau lembaga fatwa resmi, dan hasil kajian lembaga fikih internasional.

Sependek yang saya tahu, alasan kelompok ini adalah karena uang kertas itu adalah hasil rekayasa dan tipu-daya Yahudi, sehingga bila uang kertas dihalalkan maka itu sama saja artinya membiarkan umat ini terdzalimi dan ditipu oleh Yahudi.

Alasan lainnya, karena uang kertas itu mengandung dua jenis riba, yaitu: al-Fadhl dan an-Nasi`ah.

Riba pertama, karena uang kertas itu tidak punya nilai, lalu diberikan nilai, sehingga terjadilah "penambahan" nilai, sementara "penambahan" itu adalah riba al-Fadhal.

Adapun riba kedua, itu karena uang kertas dinilai sebagai hutang, sehingga ketika uang kertas dipakai untuk membeli benda, maka saat itu terjadilah apa yang disebut "penundaan", lantaran uang kertas itu hutang, dan penundaan penyerahan alat bayar dalam jual-beli itu adalah riba an-Nasi`ah.

Saya dan ulama yang menfatwakan kehalalan uang kertas itu pasti mengatakan uang dinar lebih baik dan ideal. Sayangnya, yang dibahas di sini bukan itu. Para ulama yang menfatwakan uang kertas itu halal, saya rasa bukan tidak tahu sisi-sisi negatif dari uang kertas. Mereka tahu dan mengkaji itu semua.

Namun, karena persoalan penerbitan, penggunaan dan peredaran mata uang resmi di sebuah negara itu adalah persoalan tentang domain dan otoritas masing-masing negara, bukan individu masyarakatnya, maka mungkin mereka menilai tidak perlu harus menfatwakan keharaman uang kertas, apalagi sampai mewajibkan personal umat di berbagai negara untuk memakai uang Dinar. 

Sebab, itu akan menimbulkan konflik dan persoalan yang lebih besar. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi, bila mereka memfatwakan kewajiban semua personal umat Islam di dunia ini untuk menerbitkan, menggunakan dan mengedarkan uang Dinar.

Oleh sebab itu, saya memandang fatwa kehalalan uang kertas itu sudah tepat dengan realitas umat saat ini, tanpa menilai itu yang ideal daripada uang Dinar.


Lalu apa problemnya bila kembali menggunakan emas-perak-fulus sebagai alat tukar? Problemnya adalah bila uang emas-perak dipakai tanpa persetujuan pemerintah, bahkan dipakai untuk menyaingi uang kertas yang ditetapkan resmi oleh negara, maka itu artinya kita sudah menunjukkan sikap "arogan" terhadap pemerintah. Sebaiknya, kita upayakan saja untuk melakukan perubahan kebijakan di level atas terlebih dahulu.

Kekurangan uang kertas itu tidak bisa dinafikan. Semua saya rasa menyepakati hal itu. Masalahnya, jika kita menggunakan uang emas dan perak secara sepihak tanpa didukung dan disahkan secara resmi oleh negara, maka akan muncul kemudharatan yang lebih besar dari sekedar memakai uang kertas. Disamping itu, menggunakan uang emas-perak itu bukanlah sebuah kewajiban individu. Karena itu, kita hindari terlebih dahulu sikap konfrontasi terang-terangan terhadap simbol loyalitas terhadap negara. Kita cari jalur lain yang konstitusional dan aman untuk menggolkan uang emas-perak. Wallahu a`lam

NB: Silakan para pembaca status ini mengkaji, dan membandingkan argumen kedua pandangan di atas, secara proporsional dan objektif. (Sumber fb: Ustadz Alfitri).

Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News