Top News :
Home » , , » PBNU, MUI, dan Muhammadiyah Bersatu Larang Atributnya Digunakan Aksi Demo Ahok

PBNU, MUI, dan Muhammadiyah Bersatu Larang Atributnya Digunakan Aksi Demo Ahok

Posted on Tuesday, 1 November 2016 | garis 20:22


Jakarta, Muslimedianews ~ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) konsisten melarang warga NU untuk ikut aksi 4 November. Imbauan ini sebelumnya dilontarkan PBNU pada demo pertama 14 Oktober 2016 lalu terkait isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah mengarah pada potensi perpecahan umat.

“PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU,” tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan seruan moral terkait aksi 4 November, Jumat (28/10/2016) lalu di PBNU Jakarta.

“Semua warga NU saya larang untuk mengikuti aksi 4 November. Jika ada yang membawa atribut NU, saya pastikan itu bukan NU. Karena NU sudah melarang,” tambah Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan ini.

Namun, sebagai sebuah wadah aspirasi, Kiai Said sama sekali tidak melarang aksi tersebut asal dilaksanakan secara tidak anarkis dan mengumbar orasi-orasi yang dapat memicu perpecahan. 

“Demonya tidak masalah, tetapi masyarakat dan pendemo jangan sampai terprovokasi,” jelasnya.

Terprovokasi yang Kiai Said maksud adalah umat Islam harus mewaspadai kelompok-kelompok yang berupaya memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah keutuhan bangsa. Apalagi PBNU sendiri terus mendorong proses hukum dilaksanakan.

Meskipun melarang seluruh warga NU untuk mengikuti aksi, PBNU menyeru kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara pro-aktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman, dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan.

“Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU mengimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI,” seru Kiai Said.

Senada dengan NU, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin juga menyatakan lembaga yang dipimpinnya tidak mendukung demo-demo terkait tuduhan penistaan agama oleh Gubernur DKI Ahok. Meskipun demikian, MUI juga tidak bisa melarang demo-demo tersebut karena dilindungi UU. 

“Kita tidak mendukung adanya demo-demo, tetapi kita tidak bisa mencegah karena itu dibolehkan oleh UU. Paling MUI hanya menghimbau jangan berlaku anarkis, jangan sampai brutal, dengan akhlakul karimah, yang santun,” katanya sebagaimana dilansir NU Online di gedung PBNU, Rabu (26/10/2016).

Ia menegaskan simbol-simbol MUI tidak boleh digunakan dalam demo karena MUI sama sekali tidak terkait dengan demo-demo tersebut sebagaimana tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan pendapat MUI tersebut untuk kepentingan pilkada. “Saya bilang, orang MUI tidak terlibat, kalau ada orang MUI yang ikut di sana, saya nyatakan, tidak ada hubungannya dengan MUI. 

Dikatakannya, keputusan yang dikeluarkan MUI adalah pendapat keagamaan MUI terhadap pernyataan Ahok, bukan tafsir Al-Maidah, yang setelah dikaji oleh komisi fatwa disimpulkan bahwa memang ada penghinaan terhadap Al-Qur’an atau ulama.  

“MUI sudah selesai, sudah menyerahkan ke polisi. Sekarang bolanya ada di polisi. Ada ahli-ahli hukum. MUI tidak masuk ke wilayah itu. Kedua, soal desakan, MUI tidak mendesak, tetapi ormas-ormas Islam,” ujarnya. 

Kiai Ma’ruf yang juga rais aam PBNU juga menegaskan, tidak ada perbedaan sikap antara NU dan MUI. “Kiai Said sudah menyatakan juga, ‘ya sudah kita maafkan tetapi diproses hukum.’ Kalau begitu, kan sama. Ya sudah, itu saja yang diomongkan Kiai Said, jadi sikapnya NU. Karena tidak beda, proses hukum.

Mengikuti jejak PBNU dan MUI, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengimbau agar tidak membawa atribut Muhammadiyah dalam aksi demo Ahok 4 November.

"Jangan membawa atribut Muhammadiyah karena mereka selaku warga negara," kata Haedar kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).

Haedar mengatakan, aksi pada 4 November 2016 mendatang merupakan wujud penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. Dia menilai, pihak keamanan khususnya Polri tidak perlu risau dengan aksi tersebut.

"Pemerintah khususnya kepolisian tidak perlu risau dengan demo baik massa kecil maupun besar, karena hal itu wujud demokrasi. Kepolisian justru berkewajiban mengamankan dan menjaga ketertiban hingga demo tersebut berlangsung aman, damai, tertib dan tidak anarkis," katanya. (NU Online/ Detik)





Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News