Top News :
Home » » Stop Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Stop Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Posted on Saturday, 19 November 2016 | garis 11:40

Muslimedianews.com ~ Sesungguhnya Pemerintah RI telah memberi perhatian serius terhadap kasus kekerasan anak dan perempuan, wujud dari perhatian tersebut yaitu diterbitkannya sejumlah peraturan setingkat undang-undang.

Ada empat undang-undang yang telah dimiliki Indonesia yaitu  UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Meski sudah ada empat undang-undang, namun kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia bukannya berkurang, justru sebaliknya, setiap tahun tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan.

Mengutip laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise,  kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2015 mencapai 279.670. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2014 dimana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 293.220 kasus.

Provinsi terbanyak dengan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah DKI Jakarta dengan jumlah 2.881, Sumatera Utara 2.023, dan Jawa Barat 1.846. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak pada 2014 yang terdata oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebanyak  1.408 kasus.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diatas, tentunya hanya bagian kecil dari kasus yang sesungguhnya, diibaratkan sebagai gunung es, kasus ini terlihat kecil di permukaan, tetapi akan sangat besar bila diteliti ke dalamnya.

Rentetan kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan membuat kita miris, bagaimana tidak, sudah ada tiga undang-undang yang menjaga dan melindungi perempuan dan anak, namun masih tetap saja aksi kejahatan terhadap kelompok yang lemah itu masih terus terjadi.

Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya merupakan fenomena gunung es, kebanyakan korban awalnya takut melapor karena berbagai alasan, namun setelah Pemerintah, Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pelayanan pengaduan, korban pun mulai berani melapor atas tindak kekerasan yang dialaminya.

Tak hanya itu, meningkatnya kasus kekerasan ikut dibarengi dengan kesadaran korban yang sudah berani melapor kepada layanan pengaduan yang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah.

Bila melihat undang-undang yang ada, tentunya masyarakat (pelaku) berpikir dua kali melakukan tindak kejahatan, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan.Mengenai perampasan kemerdekaan, merupakan hal yang dilematik, karena terdapat permasalahan apakah kita harus menghukum anak yang menjadi pelaku atau ada cara lain.

Karena pada prinsipnya si anak belum memahami secara jelas apa yang sudah dia lakukan, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah cukup memadai untuk menjerat para pelaku kejahatan terhadap anak.

Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditandatangani presiden menyusul sejumlah kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak belakangan ini. Karena itulah, ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu.

Pemberatan pidana itu, berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Adapun pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Penambahan pasal tersebut akan memberi ruang kepada hakim untuk memberi hukuman seberat-beratnya dan menimbulkan efek jera kepada pelaku. Terkait hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual, tergantung sejauhmana majelis hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan perlu dihentikan dan dicegah dengan segera.Negara belum mampu melakukan upaya pencegahan yang komprehensif, selain penindakan. Itu pun dilakukan setelah ada kejadian yang meresahkan masyarakat. Negara dan aparat hukumnya tak ubahnya ”pemadam kebakaran”, nanti ada kejadian barulah bergerak dan menggalang opini bahwa kekerasan seksual bagi perempuan dan anak merupakan musuh bersama.

Ramai- ramailah mengecam tindakan itu, tetapi akhirnya dilupakan setelah ada peristiwa baru yang menyusul. Kebiasaan yang tidak bijak itu seharusnya ditinggalkan karena tidak berefek pada penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jikapun dibawa ke ruang pengadilan, sanksi yang dijatuhkan hakim tidak menimbulkan efek jera atau membuat takut bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Seharusnya negara hadir dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan rasa aman. Terutama pada perempuan dan anak yang hampir setiap hari menjadi korban. Pemerintah dan DPR perlu menyiapkan payung hukum yang intinya memberikan perlindungan secara komprehensif bagi korban kekerasan seksual.

Saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah di DPR yang perlu segera disahkan menjadi undangundang. Kita ingin UU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan pesan penting bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius yang harus segera dihentikan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai arah dan kebijakan strategi, yaitu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. Gerakan nasional perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengawasan pelaksanaan penegakan hukum, harus menjadi prioritas. Bukan hanya bergerak atau secara bergelombang melakukan kecaman setelah jatuh korban.

Kekerasan fisik dan teror terhadap anak selayaknya tidak  dipertontonkan setiap hari di media dan televisi. Apalagi membiarkan anak-anak perempuan berada dalam ancaman teror kekerasan fisik dan seksual. Apalagi menjadikan mereka sebagai korban dari kekejian pelaku yang membuat mereka trauma secara psikologis, cacatfisik, bahkan meninggal dunia.

Kebijakan”afirmatif” terhadap perempuan dan anak harus diberikan sebagai wujud dari pemenuhan hak konstitusional mereka yang harus dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah tanpa reserve. Negeri ini punya kementerian yang berfungsi memberdayakan perempuan dan melindungi anak.

Malah warga masyarakat juga punya tanggung jawab melindungi dan mencegah aksi kekerasan seksual bagi perempuan dan anak. Jika semuanya bersatu dalam satu langkah secara sinergis, saya yakin perang terhadap teror seksual dapat segera dihentikan.

Maka itu, negara harus tetap berada di garda paling depan sebab negara diberi amanah membuat hukum melalui kebijakan afirmatif bagi perempuan dan anak, sekaligus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.(***)

Penulis : Aji Setiawan,
Mantan aktivis PMII Komisariat KH Wachid Hasyim UII Yogyakarta.



Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News