Top News :
Home » , » Kronologis Fluktuasi Perpolitikan NU

Kronologis Fluktuasi Perpolitikan NU

Posted on Tuesday, 18 April 2017 | garis 10:01

Muslimedianews.com ~ Nahdlatul Ulama (NU) berdiri 1926 adalah sebagai organisasi kemasyarakatan atau jam’iyah, bukan  partai politik, bukan institusi politik, tapi tak bisa dipungkiri dan dihindarai bahwa sejak kelahirannya NU telah bersinggungan dengan ruang politik. Pada tahun 1940-1943 NU masuk MIAI yang kemudian menjadi Masyumi. Masyumi dibentuk dimaksudkan untuk menciptakan kekuatan besar bagi umat Islam. Tahun 1945 Raisul Akbar Hadrotussyaikh KH Hasyim As’ary mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk menghadapi tentara nicca belanda. Dan pada tahun-tahun berikutnya NU juga tak tinggal diam menghadapi PKI. Ada satu hal yang perlu dicatat bahwa, kelahiran NU itu sendiri sebagai respon atas munculnya Islam wahabisme atau Islam reformis yang menyatakan dirinya sebagai kaum pambaharu Islam. Melihat sisi historis demikian maka boleh dikata  semenjak kelahirannya NU telah berpolitik, barulah pada tahun 1952 Muktamar NU ke 19 di palembang, NU resmi menyatakan diri sebagai partai politik setelah keluar dari Masyumi.

Dari pemilu 1955 sampai pemilu 1971 NU berhasil meraih suara cukup menggembirakan, NU benar-benar bermain di arena politik, NU punya bargaining  cukup tinggi, NU punya banyak wakil di DPR, para ulama  sepuh NU juga masih banyak. sampai disini NU masih berjaya. Barulah pada tahun 1973 NU mulai melewati masa awal perpecahan. Semua partai Islam termasuk NU harus fusi dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan(PPP).  PPP tak ubahnya seperti Masyumi dulu, perselisihan antar kelompok dalam tubuh PPP terus terjadi tak kunjung usai. Kasus yang terjadi di PPP serupa dengan yang terjadi di Masyumi – NU selalu dimarjinalkan. NU  dalam posisi rumit, bikin partai tak boleh, memperbaiki PPP juga suatu hal yang sangat sulit karena PPP dan PDI saat itu merupakan boneka orde baru.  Disinilah titik awal dimulainya perpecahan warga NU, dimana pemerintah Orba salah satu factor utama dalam penghancuran NU. NU selanjutnya hanya berpolitik secara moral yang sulit dipertanggungjawabkan hasilnya. NU kemudian hanya menitipkan para kadernya di PPP, sedang NU sendiri hanya bisa bermain diluar arena. Pola dukung mendukung oleh NU mulai dijalankan. NU terkadang bermetamorfosa dari hijau menjadi merah ketika Gus Dur mendekati Mega yang waktu itu kita kenal dengan istilah Mega-Gus Dur untuk menandingi PDI Suryadi. Atau terkadang NU berubah ujud dari hijau ke kuning ketika Gus Dur mengajak warganya untuk mengikuti Istighotsah NU-Golkar di berbagai daerah beberapa tahun silam sebelum reformasi.

Setelah reformasi bergulir, sepertinya ada harapan besar bagi NU untukmengembalikan kejayaan NU dimasa silam. Toh demikian masih terlalu berat jika NU menjelma menjadi partai. NU akhirnya mendirikan PKB dimana PKB diharapkan menjadi satu-satunya partai NU yang berakses ke PBNU. NU sendiri bukanlah partai tapi NU punya sayap politik yaitu PKB. Betapa hebat respon masyarakat terhadap lahirnya PKB, Ini wajar saja karena warga NU benar-benar haus dengan partai NU setelah 32 tahun NU dipinggirkan. Namun tampaknya harapan hanya tinggal harapan, PKB yang diharapkan menjadi sayap politik NU justeru berjalan sendiri bahkan senantiasa berseberangan dengan NU structural. Antara PKB dan NU mulai ada tanda-tanda kurang serasi, PKB memecat ketuanya yaitu Matori Abdul jalil yang sebenarnya NU tidak menghendaki. Ketidak serasian NU-PKB ini diperuncing lagi ketika NU punya gawe mencalonkan Hasyim Muzadi menjadi cawapres Mega. Dengan susah payah NU menggerakkan warganya dari tingkat PW-PC-MWC bahkan sampai ketingkat ranting untuk mengegolkan jagonya yaitu Hasyim Muzadi menjadi Cawapres, tapi PKB saat itu justeru mendukung Wiranto-Wahid dari Golkar, diteruskan pada  pilpres putaran kedua PKB mendukung SBY-JK. Cukup sudah PKB menyodok NU saat itu.  Mulai dari itu PKB dianggap bukan lagi partai sayap politik NU karena PKB  terlalu jauh meninggalkan NU.


Waktu terus berlalu PKB bukan semakin baik, PKB justeru terus mengalami perpecahan, sementara NU-pun tak bisa berbuat banyak. Perpecahan warga NU-pun tak bisa dihindari, Perpecahan itu kini sampai ketingkat paling bawah. Satu keluarga saja berbeda dalam pemilihan, ini disebabkan karena beberapa kyai dalam satu pondok pesantren juga berbeda-beda dalam pilihan. Perpecahan warga NU telah sampai pada tatanan masyarakat terbawah. Saat ini benar-benar luar biasa perpecahan warga NU, dan inilah yang sungguh-sungguh dan harus menjadi keprihatinan para petinggi NU.  Apalagi kini muncul pilkada langsung, pileg langsung yang terjadi di semua daerah di Indonesia baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten. Sistem pilihan-pilihan langsung ini juga turut serta andil dalam memporak porandakan NU, karena NU didaerah  dengan giatnya juga menggerakkan institusi NU untuk menggiring warganya.  Akibatnya  adalah terjadinya perpecahan secara meluas di kalangan warga NU. NU kini telah tercabik-cabik, bukan NU secara kelembagaan yang pecah tapi warga NU bingung tak tahu kemana harus berpihak. Ikut ini didukung ulama, ikut yang itu juga didukung ulama yang akhirnya Fatwa ulama itu sendiri menjadi tidak berbobot dan tidak didengar lagi oleh warga NU,  pada gilirannya partai-partai yang berbasis NU menjadi gembos,  sementara PKS sebuah partai yang mengusung isme wahabi telah besar dan nyata dihadapan kita. Bagaimana prospek NU kedepan? Dimanakah rumah warga NU sebenarnya? Akankah NU masih akan seperti ini, ataukah NU sebaiknya menjadi partai saja seperti yang diramalkan banyak penulis akhir-akhir ini bahwa NU akan menjadi partai?  kalau NU menjadi partai, apakah yakin partai NU nanti akan menjadi partai besar?  juga kalau NU menjadi partai  bagaimana jam’iyahnya? Yakinkah jam’iyah NU tidak akan terbengkelai? tapi kalau NU tetap tidak menjadi partai, apakah NU hanya akan bermain diluar arena terus menerus seperti sekarang ini?

Carut-marut perpolitikan NU saat ini sudah sangat rumit. Musuh sudah pakai senjata api kita masih berebut senjata bambu. Sederet pertanyaan inilah yang mungkin akan terjawab dalam muktamar NU mendatang.

Dibawah ini secara kronologis fluktuasi perpolitikan NU

TAHUN  1926
Nahdlatul Ulama(NU) berdiri menjadi Jam’iyyah sebagai respon atas munculnya kaum pembaharu Islam yang ingin merubah tatanan Islam tradisional dengan slogan kembali ke Qur’an Hadits dan dengan mudahnya membid’ahkan serta mensyirikkan amalan-amalan Islam tradisional.

TAHUN  1940 – 1943
NU memjembatani berdirinya sebuah organisasi Islam bernama Majlis Islam A’la Indonesia(MIAI) yang kemudian organisasi ini berubah menjadi Masyumi.

TAHUN 1945
NU mengikuti Kongres Umat Islam Indonesia di yogyakarta tanggal 7 November 1945 dimana kongres itu menetapkan/memutuskan bahwa umat Islam harus mendirikan sebuah partai politik Islam yaitu Masyumi. Maksudnya adalah agar kekuatan umat Islam akan menjadi besar karena semua ormas-ormas islam masuk di dalamnya. Namun yang terjadi adalah sebuah perkembangan yang menyedihkan. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan bahkan perselisihan antar kelompok  muncul dan berkobar tak kunjung usai. NU yang punya masa sangat besar justeru sering dipinggirkan, namun NU saat itu masih bisa bertahan dan belum keluar dari Masyumi.

TAHUN 1952
NU mengadakan Muktamar ke 19 di Palembang dimana dalam Muktamar  membahas pergolakan hebat yang terjadi di tubuh Masyumi. Tidak ada jalan lain  bagi NU harus keluar dari Masyumi. Pertama yang keluar dari Masyumi adalah PSII  yang kemudian diikuti oleh NU. Masih dalam muktamar itu pula NU menyatakan diri sebagai partai politik diluar Masyumi.

TAHUN  1955
NU mengikuti pemilu pertama kali dengan hasil yang cukup fantastis. NU menjadi partai besar dengan mendapat 18,41% total suara dan mendapat 45 kursi DPR.

TAHUN  1971
NU mengikuti pemilu yang kedua dengan hasil yang lebih meningkat daripada pemilu pertama. NU mendapat 18,68% total suara dan mendapat 58 kursi DPR. Dalam dekade ini NU masih mengalami kejayaan dan keemasan karena hampir semua ulama NU dan warga NU kompak dalam satu barisan yaitu Patai Nahdlatul Ulama, walau masih ada sebagian kecil  kyai-kyai NU yang istiqomah di Masyumi.

TAHUN  1973
Ada peraturan pemerintah yang mengharuskan semua partai Islam fusi menjadi satu yaitu bersatu dalam wadah Partrai Persatuan Pembangunan(PPP). Dengan ini  NU kembali menjadi Jam’iyyah dan tidak lagi sebagai partai politik. Disinilah sebagai titik awal cikal bakal perpecahan warga NU karena warga NU kemudian terbagi menjadi tiga kelompok yaitu tiga partai politik(PPP,Golkar dan PDI). Diawal perpecahan ini warga NU belum begitu terasa karena warga NU masih hampir sebagian besar berada di PPP.  Secara institusi NU tetap utuh tidak ada fragmentasi dalam tubuh NU, tapi warga NU sudah  terbelah menjadi tiga golongan. Pada awalnya PPP ini masih banyak dikendalikan oleh para politisi NU sebagai konsekwensi dari jumlah masa terbesar dalam PPP. Namun  pada perkembangan berikutnya  NU banyak dirugikan di PPP seperti yang terjadi di Masyumi beberapa tahun silam.

TAHUN  1977
NU menitipkan para kadernya di PPP dan di tahun ini PPP mengikuti pemilu yang pertama kali dengan hasil yang cukup signifikan. PPP mendapat 29,29% dan mendapat 99 kursi DPR. Hal ini sangat wajar karena disini masih banyak kyai-kyai NU dan para politisi NU mendapat job-job strategis dalam structural PPP termasuk KH Idham Cholid sebagai presiden partai.

TAHUN 1982
NU masih bergabung di PPP walau NU telah  terasa para kadernya  banyak terpental di jajaran  struktural PPP.Unsur NU di PPP dimarginalkan, dan ini memang sebuah setingan orde baru bahwa NU harus dikerdilkan,  NU tak boleh besar.  Disinilah andil besar pemerintahan orde baru dalam menghancurkan NU.  Pada pemilu Tahun ini suara PPP masih cukup bertahan. PPP mendapat 27,78% dan 94 kursi DPR.

TAHUN 1984
NU mengadakan Muktamar Situbondo dan salah satu hasil keputusannya adalah NU tidak terikat oleh salah satu organisasi politik manapun atau sering disebut dengan Khittah Situbondo. Ada yang menafsirkan bahwa khittah adalah NU tidak kemana-mana tapi NU ada dimana-mana. Ada pula yang menafsirkan bahwa khittah artinya NU keluar dari PPP. Baru lahir saja khittah sudah beda penafsiran sesuai kepentingan. apalagi kini khittah telah berusia 24 tahun, wajarlah jika saat ini khittah semakin multi tafsir dan sering menjadi komoditi politik bernuansa kepentingan, apalagi saat menjelang pemilu.

TAHUN  1984 – 1987
NU membebaskan warganya untuk memilih salah satu dari tiga kontestan pemilu. Kebijakan ini dulu sering disebut sebagai penggembosan PPP. Dan benar pada pemilu 1987  PPP benar-benar gembos karena PPP kehilangan 33 kursi dibandingkan pemilu 1982.

TAHUN 1990 — 1991
NU mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan berpolitik. Gus Dur yang saat itu menjadi ketua umum PBNU bergandengan dengan PDI Mega yang ketika itu sedang berseteru dengan PDI Suryadi. Walau Gus Dur ketika dekat dengan Mega  atas nama pribadi  bukan atas nama PBNU tapi contoh semacam ini adalah satu hal yang tipis dibedakan antara pribadi dan institusi karena warga nahdliyin kebanyakan tak mengerti apa itu institusi atau pribadi.


TAHUN  1992
NU tetap membebaskan warganya untuk memilih tiga parpol. Warga NU mulai bingung karena sebagian kyai NU menfatwakan haram golput. Fatwa haram golput ini ternyata justeru menguntungkan PPP karena warga NU tak punya pilihan lain selain di PPP, maka suara PPP-pun kembali terdongkrak walau secara nasional hanya tambah satu kursi

TAHUN  1996 – 1997
NU secara kelembagaan tetap netral, tapi Gus Dur menggiring semua warga NU bahkan sampai ke tingkat ranting-ranting untuk mengikuti istighotsah-istighotsah NU-Golkar yang dihadiri oleh Tutut Hardianti Rukmana di berbagai daerah. Apakah keadaan semacam ini bisa dianggap melanggar khittah? Saat itu jarang ada yang komentar tentang pelanggaran khittah karena semua kepentingan masih sama, belum muncul partai-partai NU yang sering teriak khittah disaat menjelang pemilu,pileg atau pilkada. Di sisi lain para politisi unsur NU di PPP ternyata diam-diam juga masih bekerja keras berjuang agar NU bisa menduduki orang No.1 di PPP, hal ini dipelopori oleh Matori Abdul Jalil dan KH. Cholil Bisri. Namun dalam Muktamar PPP Matori Kalah dengan Hamzah. Hamzah Haz adalah orang NU di PPP yang bukan representasi NU structural.

TAHUN  1997
NU tetap netral, tidak kemana-mana,sementara  banyak fatwa bermunculan datang dari kyai-kyai NU yang menyampaikan bahwa Golput haram, warga NU kembali jadi bingung, mau ke PDI terlalu jauh, mau ke Golkar sudah terlanjur benci, mau ke PPP katanya tidak mewakili NU. Itung punya itung akhirnya banyak warga NU yang kembali  ke PPP daripada golput haram. Oleh karena itu wajar jika suara PPP pada pemilu 1997 ini kembali meningkat bahkan bertambah 27 kursi di DPR dibanding pemilu 1992.

TAHUN  1998
NU membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa setelah tumbangnya Orde baru dan terjadi reformasi. PKB dikomandani oleh Matori seorang mantan politisi PPP dari unsur NU yang dulu terpental di PPP.  PKB lahir merupakan keinginan hampir sebagian besar warga NU.  Khawatir masa PPP pindah ke PKB, PPP-pun teriak-teriak NU melanggar khittah. NU mendirikan PKB sekaligus mendukungnya adalah pelanggaran khittah karena NU menjadi tidak netral. Inilah teriakan khittah yang pertama kali muncul dan selanjutnya khittah sering muncul dengan penuh nuansa politik. Tapi teriakan khittah saat itu  tak berarti sama sekali,  kalah dengan banyaknya warga NU yang ingin mempunyai partai sendiri.

TAHUN  1999 – 2000
NU sangat  bangga karena dari salah satu kadernya muncul menjadi presiden RI, yaitu KH Abdurrahman Wahid. Namun kebanggaan itu tak begitu lama karena adanya tekanan-tekanan dari koalisi poros tengah untuk menurunkan Gus Dur.

TAHUN  2000
NU berusaha menjembatani perseteruan antara Matori dan Gus dur tapi tak berhasil. Matori dipecat oleh Gus Dur karena Matori dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ikut serta menanda tangani penurunan Gus dur dari kursi Presiden.Matori bukan tidak beralasan sama sekali. Matori dihadapkan pada dua pilihan yang delematis. Kalau matori tidak ikut Menanda tangani maka akan terputus hubungan NU–Nasionalis yang telah lama terjalin kuat. Tapi kalau ikut menanda tangani berarti Matori harus siap dipecat dari PKB. Dan benar Matori ikut menanda tangani yang berakhir dengan pemecatan dirinya dari ketua PKB. Matori-pun bangkit dan mendirikan PKB tandingan walau akhirnya harus kalah di pengadilan karena pengaruh Gus Dur saat itu masih cukup kuat.  PKB Gus Dur masih mendapat angin, walau ada juga beberapa kyai besar yang diam-diam ada dibelakang matori seperti KH Dimyati Rois  dari Kendal dan beberapa kyai di Jawa timur, bahkan  PBNU sendiri sebenarnya  kurang  setuju atas pemecatan Matori ini. Inilah awal mula PKB pecah menjadi dua kubu dimana masing-masing kubu membawa gerbong.

TAHUN  2004
NU dan PKB mulai ada tanda-tanda keretakan hubungan. Awalnya ketika KH Hasyim Muzadi yang saat itu  menjadi ketua PBNU menjadi cawapresnya Megawati.  NU struktural jelas mendukung Capres-Cawapres Mega-Hasyim walau tidak ada hitam diatas putih. Mesin politik NU dari tingkat PW-PC-MWC bahkan sampai ranting semuanya digerakkan untuk mengegolkan Mega-Hasyim. Yang dianggap aneh saat itu  adalah PKB. PKB yang jelas dilahirkan dari rahim NU  justeru mendukung Capres-Cawapres Wiranto-Wahid. Alasannya sangat politis, karena Mega seorang perempuan, perempuan tak boleh jadi pemimpin. Disini tampaknya PKB lupa bahwa Gus Dur yang menjadi ketua dewan syuro PKB saat itu dulu pernah mendukung Megawati atau Tutut Hardianti Rukmana, dan tidak mempermasalahkan pemimpin wanita.  Lalu agar semua warga NU tidak pilih Mega-Hasyim PKB-pun teriak khittah, NU harus netral, NU tidak boleh menggiring warganya ke area politik. Yang inipun PKB tidak membuka sejarah bahwa setelah NU khittah Gus Dur pernah menggiring warganya kearah Golkar dengan diadakannya istighotsah NU-Golkar pada masa orde baru. Bukankah NU sudah khittah saat itu? Oleh karena itu termasuk berdirinya PKB itu sendiri apakah tidak melanggar khittah? Disinilah khittah menjadi komoditi politik yang penuh muatan kepentingan. Nah saat itulah hubungan NU-PKB kian merenggang dan semakin jauh.

TAHUN 2004 – 2008
NU tak bisa berbuat banyak atas perpecahan ditubuh PKB yang kian berkepanjangan karena jangankan menasehati, hubungan-pun sepertinya sudah putus total. PKB bukan lagi sayap politik NU, PKB jalan sendiri.  Kini PKB telah  dipegang oleh Muhaimin Iskandar yang pada akhir-akhir ini mencoba memperbarui hubungannya dengan NU struktural, tapi bagaimana sikap NU terhadap PKB? mungkinkah PKB akan kembali menjadi sayap politik NU? Tapi mengapa arah politik PKB dan NU dalam pilpres yang akan datang ini sudah tampak berseberangan ?   Wallahu a’lam kita tunggu perkembangan selanjutnya. Kini tatanan politik NU benar-benar morat-marit, bahkan disisi lain para kyai-kyai NU yang juga mantan kyai-kyai PKB terlanjur telah mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) dengan hasil yang jauh dari harapan.

TAHUN  2009
NU mengajak warganya untuk mensukseskan JK-Wiranto, walau secara institusi NU tidak mendukung siapa-siapa, tapi ini sebenarnya  setali tiga uang, alias hampir sama saja, perbedaannya sangat tipis, tapi hal ini sudah terbiasa, bahkan mestinya NU memang harus berpolitik seperti yang pernah diusulkan seorang kolomnis almarhum Mahbub Junaidi bahwa – Khittah NU harusnya Khittah plus – agar langkah NU menjadi jelas dan tidak dirusak oleh para politisi NU itu sendiri, dan agar pada saat-saat seperti ini tidak akan ada partai NU yang teriak khittah demi kepentingan sesaat.

NU mengarahkan warganya ke JK, .sementara PKB sudah sejak awal telah mendukung SBY tanpa goyah sedikitpun. Ini artinya para elit NU masih selalu bersimpang jalan. Masing-masing mendasarkan pada ijtihadnya sendiri-sendiri, mana yang benar? Wallahu a’lam, yang jelas hal ini sangat berimbas pada perpecahan suara NU di akar rumput.

Kemana rumah warga nahdliyin ?
bisa di NU, bisa di PKB  atau kemana saja asal bukan PKS.(ini teman yang bilang)

WA

Share this post
:
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Konten boleh dicopy dan disebarkan untuk dakwah | Cantumkan www.muslimedianews.com
Copyright © 2013-2014. Muslimedia News - Media Islam | Voice of Muslim - All Rights Reserved
RSS | Sitemap | MMN dan Redaksi | Disclaimer | Contact | Iklan
Support IT : MK | JT | MT and IT Muslimedia News