BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Thursday, January 18, 2018

KH Afifudin Muhajir: Politisasi Agama itu Haram

Tahun 2018 dan 2019 adalah dua tahun yang penuh dengan hajat politik besar bangsa dan negara Indonesia yakni pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum serta pemilihan Presiden tahun 2019. 

Menghadapi dua rangkaian hajat politik bangsa dan negara kita, menjadi urgen dan penting kita sebagai muslim Indonesia membaca kembali dan menyegarkan pemahaman kita atas pijakan dan dasar tindakan kita dalam menentukan dan melaksanakan hak politik kita sebagai warga negara.

Islam banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang asy-syura (permusyawaratan), al-‘adalah (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-hurriyyah (kebebasan). Oleh karena itu, teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip maqashid asy-syari’ah. Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelenggaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

KH Afiduin Muhajir salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur dalam bukunya 'Fiqih Tata Negara' membahas hubungan Islam dan negara. Melalui perspektif fiqh yang mendalam dengan tetap mempertimbangkan realitas Indonesia sebagai negara Pancasila, buku ini berusaha menjembatani hubungan antara Islam dan negara.

Dalam fiqih siyasah (politik) dikenal istilah bai'at, istilah ini memiliki kesamaan  makna dengan istilah 'kontrak sosial' (التعاقد الاجتماعي)" yakni kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin bahwa pemimpin terpilih berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang mengacu pada kemaslahatan seluruh rakyatnya, dan rakyat berkomitmen untuk selalu menaati semua kebijakan pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.

Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud rakyat dalam kontek ini adalah seluruh rakyat yamg ada di wilayah kekuasaan sang pemimpin, bukan hanya rakyat yang menjadi pendukungnya dalam proses pemilihan (pilpres atau pilkada). Pemimpin tidak boleh membuat kebijakan diskriminatif antara yang mendukung dan yang tidak mendukungnya. Kebijakan diskriminatif adalah salah satu bentuk kezaliman sebagai kebalikan dari keadilan. pertanggungjawabannya akan sangat berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.(mks)

« PREV
NEXT »

No comments