BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Wednesday, April 25, 2018

Ketua Komisi Dakwah MUI: Hubungan Agama Negara dan Politisasi Masjid


Acara sosialisasi peta dan pedoman dakwah di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 24 April 2018 diawali dengan ceramah kunci ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, Kiai Cholil Nafis, Ph D.
Dalam pidatonya Kiai Cholil mengupas tentang hubungan agama dan negara, bahwa jangkar penyokong NKRI itu Kaum religius dan kau nasionalis. Jika hubungan keduanya itu retak maka tak mustahil sebelum tahun 2030 Indonesia benar2 bubar. Namun jika hububgan antara kaum nasionalis bersinergi dengan kaum religius maka sangat mungkin pada tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan mancapai masa keemasan (baca: Indonesia Emas).
Harmoni agama dan kebangsaan menjadi sesuatu yang niscaya. Agama membutuhkan kekuasaan untuk meciptakan keteraturan, demikian juga negara mebutuhkan agama agar negara mempunyai nilai peradaban dan kemanusiaan.
Kiai Cholil Nafis menyitir apa yg diungkapkan oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid al Ghazali: Agama dan kekuasaan itu bagai saudara kembar. Agama adalah pondasinya sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi dan dasar maka ia akan roboh, demikian juga sesuatu yang tak ada penjaga akan mudah hilang digondol maling.
Agama dan kekuasaan menjadi saudara kembar. Menurut pengalaman Kiai Cholil punya anak kembar itu, jika keduanya selalu kumpul akan sering bertengkar dan ada yg terhegemoni. Begitu juga hubungan ulama dan umara’ harus sinergi pada posisinya masing-masing.
Pemerintah berwajib menciptakan keteraturan sedangka ulama untuk memberi nilai langit dalam pementintahan. Namun juga antara ulama dan umarah jangan saling berjauhan karena sama merindukan untuk kebaikan keduanya.
Lebih lanjut Kiai Cholil Nafis yg dosen Pascsarjana Universitas Indonesia itu mengurai tentang wacana politisasi Masjid. Menurutnya, Masjid itu rumah Allah yang harus sering dikunjungi oleh umat muslim. Sesuai fungsinya, masjid selain sebagai rumah ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT juga sebagai sarana interaksi dan membangun solidaritas sosial
Sejak zaman Nabi saw. peran dan fungsi masjid adalah sarana menbina hububgan vertikal dan horizontal.Bahkan masa kerajaan Islam di Indonesia bangunan masjid sengaja dibuat bagian dalam dan serambi untuk memfungsikan yang bagian dalam adalah sarana ibadan sedangkan serambinya untuk musyawarah warga dengan berbagai topiknya, termasuk masalah politik.
Apa arti politisasi masjid? Mungkin yang dimaksud adalah menjadikan masjid untuk sarana kampanye dukung mendukung calon atau bahkan unttk mencaci maki calon lain, Tentu kalau artinya itu sangat setuju dilarang dan diserukan anti politisasi masjid karena tak pantas menggunakan sarana masjid bukan pada fungsinya.
Meskipun sebenarnya ketika bicara rumah ibadah dan politik dalam kontek Indonesia bukan hanya masjid. Maka juga bicara rumah ibadah agama lainnya yang telah diakui di Indonesia demi keadilian. Jangan sampai kampanye anti politisasi masjid demi melancarkan kampanye politik di rumah ibadah non muslim atau untuk memenangkan calonnya yang jauh dari kehidupan dan aktivitas masjid.
Kegiatan pengajian dan ceramah di masjid itu wajib diantara temanya tentang politik. Namun yang dibahas tentang politik keadaban dan kebangsaan. Soal politik kekuasaan dan dukung mendukung calon cukup disampaikan di luar masjid agar tak memicu konflik bagi jemaah masjid yang beda pilihan.
Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (bukan khilafah) di muka bumi diantara tugasnya adalah memperbaiki orang lain. Tak cukup bagi manusia yang jadi khalifah hanya menjadi orang shalih (baik secara indvidu), namun selain shalih juga harus muslih (memperbaiki orang lain). 
Kagiatan masjid jangan dibungkam dan jangan didistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek agar bangsa ini sejalan antara ruh agama dan spirit kenegaraan. Biarkan Masjid berperan menyuarakan kebenaran sedangkan penguasa adalah penjamin keteraturan dan stabilitas sosial. Jangan dibenturkan kedua suara kembar itu, yaitu agama dan kekuasaan sehingga menjadi konflik. Kalau agama dibenturkan dengan kekuasaan politik khawatir kebersamaan dalam bingkai NKRI menjadi bubar.
Ahmad Zubaidi, MA Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat.
« PREV
NEXT »

No comments