BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Sunday, April 22, 2018

Orientasi Pemikiran Islam dalam Konsepsi Konstitusi Di Negara kita 'Indonesia'

Muslimedianews.com ~

Oleh: Ahmad Husen*
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara. Konstitusi menjadi Pegangan bagi warga negara dan pemerintah. Konstitusi juga menjadi sumber dasar yang dirujuk oleh setiap peraturan perundang-undangan. Di setiap negara modern, konstitusi disepakati oleh seluruh elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aturan penyelenggaraan negara di dasarkan pada konstitusi yang telah dirumuskan. Di banyak negara, ditulis dalam bentuk Naskah Undangan-Undang Dasar. Tetapi ada juga negara yang tidak menuliskan konstitusinya.

Keberadaan konstitusi dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara menepati posisi yang sangat penting karena keberadaan nilai-nilai konstitusi dikatakan mewakili tingkat sevilisasi (peradaban)  suatu bangsa. Demikian juga materi muatan konstitusi, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sevilisasi manusia dan organisasi kenegaraan.

Konstitusi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, Dimana konstitusi Athena yang ditulis oleh seorang Xenophon (abad 425 SM) merupakan konstitusi pertama. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu juga dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Demikian juga dalam kebudayaan Yunani kuno, Yang berbunyi Princeps Legibus solutus est, Salus Publica Suprema Lex yang diartikan bahwa rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur sebuah negara, oleh karena raja adalah satu-satunya pembuat Undang-Undang. Maka pada saat itu Konstitusi masih di artikan secara materiil yang Penulis maksud di atas Karena bentuknya yang belum diletakkan dalam sebuah naskah tertulis. Contohnya negara Sekarang yakni negara inggris.

Meskipun demikian Konstitusi Negara kita tidak lepas dari negara Jajahan yakni Negara Belanda dalam bahasa Konstitusi (Undang-Undang Dasar) disebut grondwet sedangkan menurut bahasa Arab disebut dustur (asas atau dasar). Perbedaan ini hanyalah perbedaan kebahasaan saja,  karena tiap-tiap negara pada hakikatnya menggunakan istilah yang sesuai dengan bahasa yang dipakai masyarakatnya.

Menurut Lasalle, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Pandangan Lasalle ini tentu sangat di pengaruh oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Struycken juga berpandangan bahwa konstitusi adalah Undang-Undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi negara Begitu juga dengan Bagir Manan menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar dan Hukum konstitusi dengan Hukum Tata Negara.

Dari berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Perspektif fiqh siyasah konstitusi di kenal dengan istilah dustur yang tadi penulis sebutkan. Para intelektual Menyebut al-shahifah dengan The Constitution of Medina. Adapun pada umumnya para intelektual indonesia menyebut al-shahifah dengan kata Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang Kemudian dikenal luas sebagai padanan dari al-shahifah. Piagam Madinah merupakan piagam tertulis pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah, merupakan kesepakatan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah setelah hijrah dari Mekah.

Ditetapkannya piagam Madinah tersebut merupakan salah satu siasat Rasulullah setelah hijrah ke Madinah yang dimaksud untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup,  dan lain-lian. Piagam Madinah Mempunyai kedudukan penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, khususnya dalam masalah ketatanegaraan.

Maka dari itu dalam sejarah Islam, Salah satu bentuk konstitusi pertama yang pernah dibuat adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh W. Montgomery Watt dalam Muhammad at Medina, sebagai dokumen tertulis yang otentik menjadi sumber ide yang mendasari negara sejarah Islam awal.

Menurut Penulis teori kebenaran koheresi  ini dapat menjadi asumsi lahirnya kontrak sosial yang menggunakan kesepakatan bersama untuk menjaga dan menciptakan keselamatan bersama dalam naungan kekuasaan negara atau sebagai dasar hukum pertama dalam pembentukan serta penyelenggaraan negara. Dan sebagaimana ditulis Muhammad Khalid, Piagam Madinah terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar negara Islam yang bekerja untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan. Karena itu menurut Gibb, Undang-Undang Islam yang pertama itu telah meletakkan dasar-dasar sosial-politik untuk mempersatukan penduduk Madinah.

Realita sejarah dan komentar para pakar tentang Piagam Madinah menunjukkan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam menghantarkan misi Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negara. Piagam Madinah sebagaimana diuraikan di atas adalah autentik, menjadi dasar negara pertama dalam Islam dan merupakan konstitusi yang mempersatukan semua golongan penduduk Madinah. Karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur tentang hidup bersama antar warga masyarakat yang heterogen di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

"Wallahul Muaffuq Ila aqwamit Tharieq"

*Mahasiswa Magister Hukum UGM Yogyakarta

Daftar pustaka
Lihat..., Buku Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
Lihat..., Buku Muhammadanism; A Historical Survey, London: university Press, 1949.
Sukardja, Ahmad, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika,  2014
« PREV
NEXT »

No comments